Showcase Produk Lokal Dorong Semangat Inovasi Pelaku UKM
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersinergi menggelar pameran dan pertemuan bisnis dengan pelaku UKM untuk mendukung pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemenkop UKM menggandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan sebagai terusan dari program business matching tahap I di Bali.
Kegiatan showcase dan business matching tahap II kali ini berkategorikan produk alat kesehatan, alat pertanian, dan manufaktur. Adapun acara tersebut dilaksanakan di Smesco Exhibition Hall, Jakarta, Senin-Jumat 22 April 2022.
Dalam gelaran itu, salah satu pelaku UKM asal Cianjur, Jawa Barat di bidang kesehatan, Ahmad Syarifudin yang juga pemilik pabrik alat kedokteran, Nuritek Indonesia yang produknya dikunjungi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Kesehatan Budi Gani Sadikin dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku semangat menyiapkan berbagai inovasi masing-masing. Lantaran pelaku UKM dijadikan peran utama dalam memasok kebutuhan di negeri sendiri.
"Setelah diperhatikan pemerintah, khususnya Depkes, para produsen alat kesehatan sekarang bersemangat menambah jenis produk alat kesehatan yang di produksi di dalam negeri, Menkes pun mengakui produk dalam negeri," kata Ahamd dikutip melalui keterangan resmi, di Jakarta, Sabtu (16/4/2022).
Dia mengungkapkan bahwa produk UMKM buatan anak bangsa tidak kalah bersaing dengan produk impor. Ia pun berharap ke depan terus berkontribusi mendongkrak ekonomi.
"Kami jamin, produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri, apalagi saat ini dukungan pemerintah sangat besar sekali," katanya.
Menkop UKM Teten Masduki mengatakan, sudah sewajarnya negara mengedepankan inovasi dalam negeri dalam hal ini produk UMKM dalam pengadaan barang dan jasanya. Kegiatan ini menjadi upaya percepatan penyerapan 40 persen produk dalam negeri (PDN) dan UMKM oleh pemerintah.
"Tahun ini, potensi pembelian PDN sebesar Rp1.481 triliun dan BUMN sebesar Rp420 triliun," ungkap Teten.
Dia juga mengajak kementerian lembaga dan Pemda untuk memperbaiki Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mempercepat kontrak pengadaan barang maupun jasa. Sehingga, target realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi UMKM dapat mencapai lebih dari Rp400 triliun pada tahun ini.
"Saya optimistis kegiatan pameran dan temu bisnis ini akan berhasil, dan seluruh pihak berperan aktif dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri," kata Teten.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik niat Kemenkop UKM. Kemenkes menargetkan belanja pengadaan barang dan jasa khusus di bidang kesehatan sebesar 78 persen dari dalam negeri.
Persentase tersebut dia targetkan melebihi dari target yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menkes Budi merinci Kementerian Kesehatan Rp35,3 triliun setahun diarahkan sebesar Rp11,7 triliun atau 40 persen untuk pembelian pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri sesuai usulan Presiden. Namun demikian, Menkes lebih optimistis untuk menetapkan target pembelian pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri sebesar 78 persen.
"Presiden memberi target 40 persen, tapi kami minta kalau bisa ditingkatkan dari Rp11 triliun menjadi Rp28 triliun. Jadi bukan 40 persen tapi 78 persen, kita inginkan itu pembeliannya bisa di dalam negeri," tuturnya.
Kegiatan showcase dan business matching tahap II kali ini berkategorikan produk alat kesehatan, alat pertanian, dan manufaktur. Adapun acara tersebut dilaksanakan di Smesco Exhibition Hall, Jakarta, Senin-Jumat 22 April 2022.
Dalam gelaran itu, salah satu pelaku UKM asal Cianjur, Jawa Barat di bidang kesehatan, Ahmad Syarifudin yang juga pemilik pabrik alat kedokteran, Nuritek Indonesia yang produknya dikunjungi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Kesehatan Budi Gani Sadikin dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku semangat menyiapkan berbagai inovasi masing-masing. Lantaran pelaku UKM dijadikan peran utama dalam memasok kebutuhan di negeri sendiri.
"Setelah diperhatikan pemerintah, khususnya Depkes, para produsen alat kesehatan sekarang bersemangat menambah jenis produk alat kesehatan yang di produksi di dalam negeri, Menkes pun mengakui produk dalam negeri," kata Ahamd dikutip melalui keterangan resmi, di Jakarta, Sabtu (16/4/2022).
Dia mengungkapkan bahwa produk UMKM buatan anak bangsa tidak kalah bersaing dengan produk impor. Ia pun berharap ke depan terus berkontribusi mendongkrak ekonomi.
"Kami jamin, produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri, apalagi saat ini dukungan pemerintah sangat besar sekali," katanya.
Menkop UKM Teten Masduki mengatakan, sudah sewajarnya negara mengedepankan inovasi dalam negeri dalam hal ini produk UMKM dalam pengadaan barang dan jasanya. Kegiatan ini menjadi upaya percepatan penyerapan 40 persen produk dalam negeri (PDN) dan UMKM oleh pemerintah.
"Tahun ini, potensi pembelian PDN sebesar Rp1.481 triliun dan BUMN sebesar Rp420 triliun," ungkap Teten.
Dia juga mengajak kementerian lembaga dan Pemda untuk memperbaiki Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mempercepat kontrak pengadaan barang maupun jasa. Sehingga, target realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi UMKM dapat mencapai lebih dari Rp400 triliun pada tahun ini.
"Saya optimistis kegiatan pameran dan temu bisnis ini akan berhasil, dan seluruh pihak berperan aktif dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri," kata Teten.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik niat Kemenkop UKM. Kemenkes menargetkan belanja pengadaan barang dan jasa khusus di bidang kesehatan sebesar 78 persen dari dalam negeri.
Persentase tersebut dia targetkan melebihi dari target yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menkes Budi merinci Kementerian Kesehatan Rp35,3 triliun setahun diarahkan sebesar Rp11,7 triliun atau 40 persen untuk pembelian pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri sesuai usulan Presiden. Namun demikian, Menkes lebih optimistis untuk menetapkan target pembelian pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri sebesar 78 persen.
"Presiden memberi target 40 persen, tapi kami minta kalau bisa ditingkatkan dari Rp11 triliun menjadi Rp28 triliun. Jadi bukan 40 persen tapi 78 persen, kita inginkan itu pembeliannya bisa di dalam negeri," tuturnya.
(nng)