Era Booming Teknologi Digital, Ekonom Sebut Ada 4 Tantangan Krusial
Senin, 25 April 2022 - 07:58 WIB
loading...
Mencermati booming teknologi digital yang makin pesat terutama di era pandemi, kalangan ekonom dan analis menilai sedikitnya terdapat 4 tantangan utama yang masih membayangi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Mencermati booming teknologi digital yang makin pesat terutama di era pandemi, kalangan ekonom dan analis menilai sedikitnya terdapat 4 tantangan utama yang masih membayangi di masa depan. Di antara tantangan utama itu, penetrasi internet 4G di Indonesia yang masih rendah dan tertinggal dibanding negara ASEAN menjadi sorotan utama yang mesti segera dibenahi.
Direktur Program Indef, Dr Esther Sri Astuti menilai, trend industri digital yang dibawa oleh revolusi industri 4.0 memang berkembang sangat pesat terutama di era pandemi.
Baca Juga: PR Besar Ekonomi Digital
Tidak heran kondisi itu menyuburkan pertumbuhan startup teknologi digital ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Namun, di balik itu semua ada 4 tantangan utama yang harus diperhatikan stakeholders terutama regulator di Indonesia.
“Pertama, ketimpangan digital masih exist di Indonesia. Tidak hanya dalam hal kualitas, tetapi juga kuantitas. Masih java centre,” ujarnya kepada wartawan.
Mengutip data Bank Dunia, lanjut dia, penetrasi Internet 4G di Indonesia sebesar 54%, masih tertinggal dari negara tetangga ASEAN pada tahun 2020. Padahal, akses internet menjadi kunci untuk membantu transformasi digital UKM.
Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyatakan bahwa sebaran akses internet di Indonesia saat ini masih dominan di Pulau Jawa. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa Pulau Jawa menyumbang 41,7% dari total 73,3% total pengguna internet di Indonesia. “
Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas yang cukup besar dengan daerah lain khususnya Indonesia bagian timur. Pemerintah harus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK),” ujar Esther yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Tantangan kedua, menurut dia, data protection dan data security juga harus diregulasi. “Karena seringkali konsumen dirugikan karena data privasi mereka bisa diakses platform digital lain, dimana dia tidak pernah menggunakan," terangnya.
“Tantangan ketiga, digital literacy juga harus disebarluaskan, karena semakin banyak masyarakat melek digital maka akan makin terbuka peluang untuk mengakses informasi, market, finansial dan lainnya. Artinya peluang untuk meningkatkan produktivitas juga makin besar,” paparnya.
Dan tantangan keempat, kata dia, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus tegas menegakan sanksi bila ada pemain yang nakal. “Ini faktor krusial,” tegasnya.
Di sisi lain, menurut dia, industri teknologi digital dan industri telekomunikasi merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Perkembangan ekonomi digital juga akan terhambat ketika industri telekomunikasi tidak mampu tumbuh secara optimal, yang bisa disebabkan karena sebaran tidak merata dan kualitas masih buruk.
Di sinilah, kata dia, perlunya kolaborasi pemerintah sebagai regulator dan pengawas untuk dalam masalah kualitas, kecepatan, serta keamanan data. Dari sisi infrastruktur dan bisa berhadapan dengan kondisi geografis Indonesia. Pemerintah perlu menjadi lead untuk menata jaringan bawah laut misalnya.
Senada, Head of Investment Pacific Capital Investment, David Manurung menggarisbawahi ancaman keamanan data di era booming teknologi digital saat ini. “Hampir seluruh industri sekarang bergerak menggunakan teknologi digital sebagai backbone inovasi, lihat saja e-commerce, smart health, smart banking/digital banking dan lainnya,” ujarnya.
David menilai keamanan data menjadi keniscayaan di era booming teknologi digital. Industri telekomunikasi, kata dia, harus diperkuat dengan realitas bahwa service of quality harus terus dikedepankan. Sudah waktunya negeri ini mentransformasi mindset bahwa kualitas, kecepatan, dan keamanan data di sektor teknologi digital menjadi keniscayaan.
“Jangan selalu ‘membodohi’ masyarakat dengan iklan murah, namun service kedodoran. Keamanan data menjadi suatu keharusan. Jangan sampai terabaikan hanya gara-gara ingin harga murah,” paparnya.
Baca Juga: Potensi Ekonomi Digital Capai Rp4.500 Triliun, Awas Dicaplok Asing
Menurut dia, kecepatan, kualitas, dan keamanan data sudah tak bisa lagi ditutup-tutupi, bahkan masyarakatlah yang harus memberikan control terbaik tentang itu. “Sehingga tak ada lagi industri telko yang memberikan ‘kucing dalam karung’ kepada pelanggan,” jelasnya.
Dengan menyadari anatomi bisnis ini, lanjut dia, maka industri telko akan berjalan realistis. Industri telko juga membutuhkan ‘maintenance’ yang tidak murah, yang akhirnya tercermin dari layanan terbaik dalam hal kecepatan, kualitas, dan keamanan data.
“Industri telko jangan sampai terjebak dengan mengkampanyekan layanan murah saja, tanpa kualitas dan keamanan data yang terjamin,” ucapnya.
Direktur Program Indef, Dr Esther Sri Astuti menilai, trend industri digital yang dibawa oleh revolusi industri 4.0 memang berkembang sangat pesat terutama di era pandemi.
Baca Juga: PR Besar Ekonomi Digital
Tidak heran kondisi itu menyuburkan pertumbuhan startup teknologi digital ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Namun, di balik itu semua ada 4 tantangan utama yang harus diperhatikan stakeholders terutama regulator di Indonesia.
“Pertama, ketimpangan digital masih exist di Indonesia. Tidak hanya dalam hal kualitas, tetapi juga kuantitas. Masih java centre,” ujarnya kepada wartawan.
Mengutip data Bank Dunia, lanjut dia, penetrasi Internet 4G di Indonesia sebesar 54%, masih tertinggal dari negara tetangga ASEAN pada tahun 2020. Padahal, akses internet menjadi kunci untuk membantu transformasi digital UKM.
Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyatakan bahwa sebaran akses internet di Indonesia saat ini masih dominan di Pulau Jawa. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa Pulau Jawa menyumbang 41,7% dari total 73,3% total pengguna internet di Indonesia. “
Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas yang cukup besar dengan daerah lain khususnya Indonesia bagian timur. Pemerintah harus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK),” ujar Esther yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Tantangan kedua, menurut dia, data protection dan data security juga harus diregulasi. “Karena seringkali konsumen dirugikan karena data privasi mereka bisa diakses platform digital lain, dimana dia tidak pernah menggunakan," terangnya.
“Tantangan ketiga, digital literacy juga harus disebarluaskan, karena semakin banyak masyarakat melek digital maka akan makin terbuka peluang untuk mengakses informasi, market, finansial dan lainnya. Artinya peluang untuk meningkatkan produktivitas juga makin besar,” paparnya.
Dan tantangan keempat, kata dia, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus tegas menegakan sanksi bila ada pemain yang nakal. “Ini faktor krusial,” tegasnya.
Di sisi lain, menurut dia, industri teknologi digital dan industri telekomunikasi merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Perkembangan ekonomi digital juga akan terhambat ketika industri telekomunikasi tidak mampu tumbuh secara optimal, yang bisa disebabkan karena sebaran tidak merata dan kualitas masih buruk.
Di sinilah, kata dia, perlunya kolaborasi pemerintah sebagai regulator dan pengawas untuk dalam masalah kualitas, kecepatan, serta keamanan data. Dari sisi infrastruktur dan bisa berhadapan dengan kondisi geografis Indonesia. Pemerintah perlu menjadi lead untuk menata jaringan bawah laut misalnya.
Senada, Head of Investment Pacific Capital Investment, David Manurung menggarisbawahi ancaman keamanan data di era booming teknologi digital saat ini. “Hampir seluruh industri sekarang bergerak menggunakan teknologi digital sebagai backbone inovasi, lihat saja e-commerce, smart health, smart banking/digital banking dan lainnya,” ujarnya.
David menilai keamanan data menjadi keniscayaan di era booming teknologi digital. Industri telekomunikasi, kata dia, harus diperkuat dengan realitas bahwa service of quality harus terus dikedepankan. Sudah waktunya negeri ini mentransformasi mindset bahwa kualitas, kecepatan, dan keamanan data di sektor teknologi digital menjadi keniscayaan.
“Jangan selalu ‘membodohi’ masyarakat dengan iklan murah, namun service kedodoran. Keamanan data menjadi suatu keharusan. Jangan sampai terabaikan hanya gara-gara ingin harga murah,” paparnya.
Baca Juga: Potensi Ekonomi Digital Capai Rp4.500 Triliun, Awas Dicaplok Asing
Menurut dia, kecepatan, kualitas, dan keamanan data sudah tak bisa lagi ditutup-tutupi, bahkan masyarakatlah yang harus memberikan control terbaik tentang itu. “Sehingga tak ada lagi industri telko yang memberikan ‘kucing dalam karung’ kepada pelanggan,” jelasnya.
Dengan menyadari anatomi bisnis ini, lanjut dia, maka industri telko akan berjalan realistis. Industri telko juga membutuhkan ‘maintenance’ yang tidak murah, yang akhirnya tercermin dari layanan terbaik dalam hal kecepatan, kualitas, dan keamanan data.
“Industri telko jangan sampai terjebak dengan mengkampanyekan layanan murah saja, tanpa kualitas dan keamanan data yang terjamin,” ucapnya.
(akr)
Lihat Juga :
