DPD Minta Mendag Evaluasi Barang Impor yang Rusak Produksi Dalam Negeri

JAKARTA - Sejumlah komoditas barang jadi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan mendistorsi produksi dalam negeri menjadi perhatian Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hasil serap aspirasi daerah dan masukan dari Apindo dan Kadin Indonesia ke DPD selama masa reses disampaikan Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto di rumah dinas Ketua DPD, Jalan Denpasar Raya, Jakarta.

Raker tersebut selain dihadiri Menteri Perdagangan, juga turut hadir Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan sejumlah pejabat di Kementerian Perdagangan.

Sementara dari unsur DPD, tampak hadir Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin dan Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin serta anggota DPD asal Riau, Edwin Pratama Putra.

Sejumlah isu hasil serap aspirasi dan pengawasan DPD di daerah yang terkait dengan Kementerian Perdagangan disampaikan. Termasuk impor besar-besaran alat kesehatan, baik alat pelindung diri (APD) dan wajah (masker) terkait Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Sementara di satu sisi, industri dalam negeri juga memproduksi barang serupa.

"Kami di DPD juga ingin mempertanyakan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyatakan terjadi peningkatan impor sayuran dan buah-buahan. Pertanyaannya, sayur apa yang tidak bisa ditanam di Indonesia?” tanya LaNyalla.

Perlu diketahui, terhitung sejak Januari hingga April 2020, nilai impor alat kesehatan mencapai USD1,1 miliar, naik 11,6% year on year. Kenaikan ini didominasi empat produk, yakni Masker, Hand Sanitizer, PCR Test dan Ventilator.

Sementara terkait peningkatan impor sayur dan buah-buahan, dikatakan Mendag, dikarenakan adanya permintaan dari kelas konsumen premium. Terutama dari kalangan ekspatriat yang belanja di super market kelas atas.

"Kami minta kepada Pak Menteri untuk segera melakukan evaluasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kemenkes, karena sebagian komoditas alat kesehatan sekarang sudah diproduksi di dalam negeri. Bahkan kampus UGM sudah bisa memproduksi ventilator standar ICU yang sama dengan produk impor, hanya saja masih menunggu izin edar dari Kemenkes. Termasuk sejumlah pabrik tekstil yang sekarang memproduksi baju APD dan masker. Ini harus mendapat prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu," pungkas LaNyalla, Jumat (19/6/2020).

LaNyalla juga mengingatkan Mendag terkait keputusan Vietnam dan India yang menghentikan ekspor produk pangan utama mereka. Hal ini harus dimaknai bahwa potensi krisis pangan dunia sudah ada di depan mata menyusul pandemi Covid-19.

"Sebaiknya Kemendag segara koordinasi dengan Bulog dan Kementan untuk melakukan antisipasi fenomena ini. Karena saya secara pribadi sudah menyampaikan kepada Presiden tentang perlunya membangun ketahanan di sektor pangan," ungkap mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu.

Senada dengan LaNyalla, Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamudin meminta Mendag Agus Suparmanto tidak Jor-joran impor barang dari luar negeri. Apalagi impor jenis sayuran dan bawang.

"Dalam kondisi Covid-19 ini, kita minta Pemerintah mengurangi impor termasuk bawang dan sayuran. Saya sudah sampaikan ke Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, saat rapat dengan Pimpinan DPD," ujar Sultan.

Impor sayuran berdasarkan data BPS tahun 2019 kata Sultan, mengalami kenaikan. Jenis sayuran yang terbesar adalah bawang putih, bawang merah, dan kentang industri. "Komoditas ini adalah masuk dalam kelompok aneka sayuran," urainya.

Selain soal barang impor lanjut sultan, dalam rapat tersebut tersebut juga dibahas mengenai nasib petani sawit dan karet. "Kita ingin ada upaya lain untuk meningkatkan ketahanan para petani melalui pemanfaatan karet dan biji karet sebagai bahan baku nabati selain kelapa sawit," tandasnya.

Senator asal Bengkulu ini menilai, harga komoditas karet dalam negeri dalam lima tahun terakhir masih terpuruk. Hal ini ia sampaikan langsung kepada Mendag Agus Suparmanto agar pemerintah mampu menemukan solusi.

"Walaupun pemerintah sudah berupaya untuk membeli dan menyerap karet petani, saya menilai pemerintah memang harus lebih serius mengurusi masalah ini," pungkas Sultan.

Atas sejumlah isu hasil serap aspirasi DPD tersebut, Menteri Agus menyatakan akan memperhatikan dan menindaklanjuti.

"Tentang komoditas barang jadi yang menjadi perhatian Apindo dan Kadin Indonesia pasti kami perhatikan. Salah satu opsi yang akan kami tempuh adalah pemberlakuan safeguard, dengan menaikkan bea masuk impor terhadap komoditas tersebut. Sehingga produk dalam negeri terlindungi. Sedangkan terkait impor alat kesehatan terkait Covid-19, yang memang diberi relaksasi pembebasan izin impor, akan dievaluasi per tanggal 30 Juni 2020 mendatang," tegas Mendag.