Gebrakan Baru Putin: Bank Rusia Dilarang Berbagi Data dengan Negara-negara Tidak Bersahabat

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang baru pada hari Minggu (1/5) yang melarang bank-bank negara itu untuk berbagi data dengan lembaga pemerintah dari negara-negara yang tidak bersahabat, yakni negara-negara yang secara ilegal memberikan sanksi kepada entitas dan individu Rusia.

Undang-undang baru itu melarang lembaga keuangan negara untuk menanggapi permintaan dari lembaga asing, termasuk badan peradilan, untuk informasi tentang klien dan transaksi mereka.

Baca Juga: Uni Eropa Akui Sanksi Ekonomi Atas Rusia Tak Berhasil

"Mulai sekarang, bank diinstruksikan untuk menolak pertanyaan tersebut, dengan alasan hukum Rusia sebagai alasan untuk tidak memproses permintaan tersebut," ungkap beleid baru tersebut seperti dikutip RT.com, Senin (2/5/2022).

Bank-bank Rusia juga harus memberi tahu bank sentral dalam waktu tiga hari bahwa negara yang masuk daftar hitam telah mencari data. Permintaan dari negara yang tidak bersahabat hanya akan dipenuhi jika bank sentral menerima persetujuan untuk itu dari lembaga pemerintah Rusia yang relevan.

Aturan baru itu diperkenalkan untuk meminimalkan risiko dari undang-undang kerahasiaan bank asing yang dapat mengancam lembaga keuangan Rusia dengan denda karena tidak memberikan informasi kepada badan pemerintah asing. Undang-undang semacam itu disahkan di AS pada awal 2021.

Baca Juga: Vladimir Putin Deklarasikan Kemenangan di Mariupol

Daftar negara-negara tidak bersahabat terhadap Rusia antara lain Amerika Serikat (AS), Inggris, Uni Eropa, Jepang, dan Australia, dan beberapa negara lain, yang telah disusun oleh pemerintah Rusia pada bulan Maret lalu.

Langkah itu merupakan tanggapan terhadap sanksi yang dijatuhkan pada Rusia setelah peluncuran operasi militernya di Ukraina pada akhir Februari. Beberapa tindakan menargetkan sektor perbankan Rusia, seperti pemutusan dari sistem pembayaran SWIFT dan pembatasan keras yang diterapkan pada bank-bank terkemuka.