Impor LPG Tembus Rp104 Triliun Setahun, Bahlil: Devisa Kita Terkuras
loading...
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dikeluarkan ratusan triliun untuk impor LPG . Tak tanggung-tanggung impor LPG setiap tahun mencapai Rp104 triliun.
"Ini sangat menguras devisa kita, bahkan untuk subsidi per 1 juta ton itu kurang lebih sekitar Rp13 triliun," ujar Bahlil saat temu virtual, baru-baru ini.
Menurut dia setiap tahun Indonesia mengimpor sekitar 7-8 juta ton LPG untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar gas masyarakat. Sebab itu, investasi yang masuk seperti Air Products bakal fokus untuk membangun industri untuk menekan impor LPG.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini telah bertemu dengan Chairman Air Products membahas investasi hilirisasi tambang batu bara untuk mewujudkan program gasisikasi batu bara mengantikan LPG di olah menjadi dimethyl ether (DME).
"Presiden memerintahkan kepada kami agar Air Products fokus membangun hilirisasi DME maupun methanol. DME kita memang menargetkan 50% dari total impor harus kita lakukan proses di dalam negeri," jelasnya.
"Ini sangat menguras devisa kita, bahkan untuk subsidi per 1 juta ton itu kurang lebih sekitar Rp13 triliun," ujar Bahlil saat temu virtual, baru-baru ini.
Menurut dia setiap tahun Indonesia mengimpor sekitar 7-8 juta ton LPG untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar gas masyarakat. Sebab itu, investasi yang masuk seperti Air Products bakal fokus untuk membangun industri untuk menekan impor LPG.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini telah bertemu dengan Chairman Air Products membahas investasi hilirisasi tambang batu bara untuk mewujudkan program gasisikasi batu bara mengantikan LPG di olah menjadi dimethyl ether (DME).
"Presiden memerintahkan kepada kami agar Air Products fokus membangun hilirisasi DME maupun methanol. DME kita memang menargetkan 50% dari total impor harus kita lakukan proses di dalam negeri," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
