Ketua DPD RI Sampaikan Alasan Indonesia Butuh Pengusaha Baru

SURABAYA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa penumbuhan wirausaha muda harus terus dilakukan. Jika tidak, jumlah pengusaha Indonesia akan tertinggal.

Hal itu disampaikan LaNyalla saat HUT ke-11 Kadin Institute yang mengusung tema "Komitmen Bersama Melalui Vokasi Mewujudkan SDM Unggul dan Berdaya Saing" di Graha Kadin Jatim, Sabtu (21/5/2022).

Hadir pada kesempatan itu Gubernur Jatim yang diwakili Kepala Dinas Perindag Drajat Irawan, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti, Presiden Direktur PT Maspion Group Alim Markus, Kepala BNSP Kunjung Derajat, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Bupati Gresik Fandi Akhmad, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim Budi Hanoto, Perwakilan PT HM Sampoerna Puguh, sejumlah perwakilan dari universitas di Jatim dan sejumlah tamu undangan lainnya.



Sebagai pendiri Kadin Institute, LaNyalla mengaku yang ada di benaknya adalah berupaya sekuat tenaga untuk mempercepat lahirnya pengusaha baru di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Sebab, jumlah pengusaha di Indonesia menurutnya masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

"Saat itu, jumlah pengusaha di Indonesia masih di kisaran 3% dari total jumlah penduduk. Sementara Malaysia dan Thailand sudah di kisaran 4%. Sedangkan Singapura sudah mencapai angka 8% lebih," papar LaNyalla.

Berangkat dari fakta tersebut, Senator asal Jawa Timur itu ingin membuat dapur atau workshop yang menggodok kelahiran calon-calon pengusaha baru melalui Kadin Institute. Dalam perkembangannya, LaNyalla menyebut Kadin Institute menjadi salah satu pusat pengembangan dan pendidikan vokasi. "Bahkan menjadi proxy bagi Kadin-Kadin Provinsi lainnya di Indonesia, selain Kadin kabupaten/kota di Jawa Timur," papar LaNyalla.

Saat ini, Kadin Jatim telah mendirikan Rumah Kurasi untuk UMKM. Hal itu amat bermanfaat untuk menghadapi ledakan populasi jumlah penduduk usia produktif. Ledakan tersebut, kata LaNyalla, akan mulai kita rasakan di tahun 2030 nanti hingga puncaknya di tahun 2045, tepat saat Indonesia berusia 1 abad. "Pemerintah menyebut ledakan jumlah penduduk usia produktif tersebut dengan sebutan bonus demografi," urainya.

Namun LaNyalla mengingatkan agar hal tersebut dikelola dengan baik. Sebab jika tidak, bukan bonus demografi, malah yang terjadi sebaliknya yakni bencana demografi.

Dia mengatakan, melimpahnya usia produktif bisa menjadi peluang, karena dapat menggenjot pertumbuhan sekaligus pemerataan perekonomian negara. Tetapi sebaliknya, jika besarnya usia produktif tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, maka hal itu justru akan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran dan permasalahan sosial lainnya, salah satunya meningkatnya angka kemiskinan.