Menhub Budi Peroleh Gelar Doktor Honoris Causa dari UGM

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendapat anugerah gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Gelar tersebut diberikan dengan pertimbangan peran dan jasa Menteri Budi dalam pembangunan sistem transportasi nasional.

Rektor UGM Panut Mulyono mengatakan, Menteri Budi sukses melahirkan karya luar biasa selasa kiprah profesionalnya, sehingga pantas dianugerahi gelar Doktor Kehormatan.



"Gelar doktor kehormatan ini diberikan kepada Ir Budi Karya Sumadi atas peran dan jasa beliau dalam keilmuannya yang meliputi teknik rancang bangun dan perencanaan dalam konteks mikro dan makro yang merupakan satu kesisteman yang tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya bidang transportasi terutama jasa beliau dalam merajut konektivitas Nusantara," jelas Panut dalam upacara penganugerahan gelar tersebut, Senin (23/5/2022).

Menurut Panut, Budi Karya Sumadi telah memberikan intervensi intelektual sehingga dalam menjalankan berbagai tugasnya dapat menghasilkan karya yang berkelanjutan. Karya tersebut dimulai sejak Budi yang menamatkan studi Teknik Arsitektur tahun 1981, bekerja sebagai Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol dan PT Pembangunan Jaya Ancol pada 2004 sampai 2013.

Kemudian, dilanjutkan saat Budi menjabat sebagai Direktur Utama PT Jakarta Prosperindo pada 2013 sampai 2015 dan Direktur Utama PT Angkasa Pura II pada 2015 hingga 2016, dan dilanjutkan sebagai Menteri Perhubungan sejak 2016 hingga saat ini.



Pada kesempatan tersebut, Menteri Budi berterima kasih atas gelar yang diberikan dari UGM, juga kepada Rektor, anggota senat UGM, tim promotor dan co-promotor. Budi menegaskan bahwa prinsip sistem transportasi yang diterapkan yakni erat dengan nilai kerakyatan, keberagaman, berkelanjutan, dan keadilan. "Arah pembangunan infrastruktur transportasi bergeser dari Javasentris menjadi Indonesiasentris," ucapnya.

Acara penganugerahan tersebut antara lain dihadiri Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua Umum KAGAMA Ganjar Pranowo, pejabat jajaran Kementerian Perhubungan, dan anggota DPR RI.