Sentil Syarat SNI buat Batu Bata dan Pasir, Jokowi: Logika Kita Nabrak-nabrak
Rabu, 25 Mei 2022 - 14:26 WIB
loading...
Jokowi akan terus mengawasi penggunaan produk lokal. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta semua pihak untuk terus menggenjot penggunaan produk lokal melalui Program Gerakan Bangga BuJatan Indonesia (BBI). Makanya, Jokowi meminta semuanya harus mengalokasikan di APBN dan APBD untuk belanja produk lokal.
Baca juga: Gladi Bersih Pernikahan Idayati Adik Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman Gunakan Adat Jawa
“Karena APBN dan ABPD uang rakyat, jangan kita belikan barang impor. Keliru besar kalau kita lakukan hal itu,” ujar Jokowi saat memberikan arahan dan evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI), dikutip Rabu (24/5/2022).
Presiden pun mengingatkan para menterinya untuk tidak main-main dengan arahannya tersebut, karena ia akan selalu mengikuti pertemuan Aksi Afirmasi BBI, yang diselenggarakan setiap dua bulan. Presiden akan selalu meminta evaluasi kemajuan program tersebut.
Lebih lanjut Presiden juga meminta Gubernur, Wali Kota, dan Sekda untuk segera memasukkan produk-produk lokal unggulan daerah masing-masing ke dalam e-katalog lokal. Sebab, dari seluruh 514 kabupaten dan kota di 34 Provinsi di Indonesia, hanya 46 pemda yang memiliki e-katalog.
Baca juga: Gladi Bersih Pernikahan Idayati Adik Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman Gunakan Adat Jawa
“Karena APBN dan ABPD uang rakyat, jangan kita belikan barang impor. Keliru besar kalau kita lakukan hal itu,” ujar Jokowi saat memberikan arahan dan evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI), dikutip Rabu (24/5/2022).
Presiden pun mengingatkan para menterinya untuk tidak main-main dengan arahannya tersebut, karena ia akan selalu mengikuti pertemuan Aksi Afirmasi BBI, yang diselenggarakan setiap dua bulan. Presiden akan selalu meminta evaluasi kemajuan program tersebut.
Lebih lanjut Presiden juga meminta Gubernur, Wali Kota, dan Sekda untuk segera memasukkan produk-produk lokal unggulan daerah masing-masing ke dalam e-katalog lokal. Sebab, dari seluruh 514 kabupaten dan kota di 34 Provinsi di Indonesia, hanya 46 pemda yang memiliki e-katalog.
Lihat Juga :
