Hadiri WEFAM, Airlangga Beberkan Strategi Atasi Dilema Transisi Energi
Rabu, 25 Mei 2022 - 18:23 WIB
loading...
Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tiga kiri) saat menghadiri pertemuan World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss, Selasa (24/5/2022).. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Indonesia berkomitmen mengurangi penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap demi keamanan iklim di masa depan.
Komitmen tersebut terwujud dalam berbagai langkah konkret dan inovatif di antaranya platform SDG Indonesia One yang telah mencapai USD3,2 miliar dalam waktu kurang dari empat tahun, penerbitan sukuk Hijau, dan rencana mekanisme penerapan carbon pricing untuk mobilisasi peralihan energi di sektor swasta.
Selain itu, ada juga program Energy Transition Mechanism (ETM) dengan Asian Development Bank, dan secara kolektif mengurangi emisi gas CO2 sebesar 200 juta ton per tahun secara bersama dengan Filipina dan Vietnam.
Langkah-langkah tersebut dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika menjadi panelis pada sesi workshop bertema “Financing a Just Transition in Emerging Markets” dalam rangkaian pertemuan World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss, Selasa (24/5/2022).
Baca juga: Menko Airlangga Pastikan RI Tidak Akan Kurangi Minyak Sawit untuk Biodiesel
Workshop tersebut mengupas tentang best practices yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat untuk meningkatkan pembiayaan dalam mewujudkan transisi energi yang adil dan terjangkau, khususnya di negara berkembang.
Lebih lanjut, Airlangga juga menjelaskan bahwa Indonesia mengambil bagian dalam mencapai phase down batu bara.
Untuk itu, Airlangga kembali mengingatkan tugas penting generasi ini untuk mewariskan planet yang layak huni bagi generasi mendatang.
“Perlu dilakukan transformasi pada gaya hidup manusia, terutama di sektor energi yang mewakili 72% dari total emisi global,” ujarnya, dikutip Rabu (25/5/2022).
Baca juga: Penambahan Subsidi Energi Disetujui DPR, Ini Kata Erick Thohir
Tak hanya berfokus dengan proses transisi energi, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah juga memikirkan lapangan pekerjaan di sektor pertambangan batu bara yang akan terdampak dari transisi energi yang dilakukan.
“Untuk mengatasi dilema ini, kita harus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan, serta berinvestasi dalam pelatihan dan reskilling pekerja. Hanya dengan begitu, transisi energi ini dapat disebut adil,” tuturnya.
Transisi energi yang adil dan terjangkau menuju ekonomi hijau dapat menghasilkan hingga USD26 triliun dalam net benefits dan 65 juta pekerjaan bernilai tinggi pada tahun 2030. Namun dibutuhkan biaya besar untuk mencapainya.
"Misalnya, dibutuhkan sekitar USD25 miliar untuk menurunkan 5,5 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia secara bertahap atau setara dengan seperempat dari pendanaan iklim tahunan yang dijanjikan oleh negara maju kepada negara berkembang," paparnya.
Menanggapi hal ini, Airlangga menegaskan pentingnya negara-negara maju untuk memenuhi komitmen dalam penyediaan dana guna mendukung transisi energi global setiap tahunnya.
Komitmen tersebut terwujud dalam berbagai langkah konkret dan inovatif di antaranya platform SDG Indonesia One yang telah mencapai USD3,2 miliar dalam waktu kurang dari empat tahun, penerbitan sukuk Hijau, dan rencana mekanisme penerapan carbon pricing untuk mobilisasi peralihan energi di sektor swasta.
Selain itu, ada juga program Energy Transition Mechanism (ETM) dengan Asian Development Bank, dan secara kolektif mengurangi emisi gas CO2 sebesar 200 juta ton per tahun secara bersama dengan Filipina dan Vietnam.
Langkah-langkah tersebut dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika menjadi panelis pada sesi workshop bertema “Financing a Just Transition in Emerging Markets” dalam rangkaian pertemuan World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss, Selasa (24/5/2022).
Baca juga: Menko Airlangga Pastikan RI Tidak Akan Kurangi Minyak Sawit untuk Biodiesel
Workshop tersebut mengupas tentang best practices yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat untuk meningkatkan pembiayaan dalam mewujudkan transisi energi yang adil dan terjangkau, khususnya di negara berkembang.
Lebih lanjut, Airlangga juga menjelaskan bahwa Indonesia mengambil bagian dalam mencapai phase down batu bara.
Untuk itu, Airlangga kembali mengingatkan tugas penting generasi ini untuk mewariskan planet yang layak huni bagi generasi mendatang.
“Perlu dilakukan transformasi pada gaya hidup manusia, terutama di sektor energi yang mewakili 72% dari total emisi global,” ujarnya, dikutip Rabu (25/5/2022).
Baca juga: Penambahan Subsidi Energi Disetujui DPR, Ini Kata Erick Thohir
Tak hanya berfokus dengan proses transisi energi, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah juga memikirkan lapangan pekerjaan di sektor pertambangan batu bara yang akan terdampak dari transisi energi yang dilakukan.
“Untuk mengatasi dilema ini, kita harus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan, serta berinvestasi dalam pelatihan dan reskilling pekerja. Hanya dengan begitu, transisi energi ini dapat disebut adil,” tuturnya.
Transisi energi yang adil dan terjangkau menuju ekonomi hijau dapat menghasilkan hingga USD26 triliun dalam net benefits dan 65 juta pekerjaan bernilai tinggi pada tahun 2030. Namun dibutuhkan biaya besar untuk mencapainya.
"Misalnya, dibutuhkan sekitar USD25 miliar untuk menurunkan 5,5 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia secara bertahap atau setara dengan seperempat dari pendanaan iklim tahunan yang dijanjikan oleh negara maju kepada negara berkembang," paparnya.
Menanggapi hal ini, Airlangga menegaskan pentingnya negara-negara maju untuk memenuhi komitmen dalam penyediaan dana guna mendukung transisi energi global setiap tahunnya.
(ind)
Lihat Juga :
