PUPR Ajak Investor Turki Berinvestasi di Sektor Infrastruktur
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menawarkan dan mengajak investor-investor dari Turki untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini juga untuk mendukung Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Turki (IT-CEPA) dengan tujuan mencapai volume perdagangan sebesar USD10 miliar pada tahun 2023.
Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menjadi salah satu sektor utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kementerian PUPR meyakini bahwa pembangunan infrastruktur masih banyak menyediakan peluang investasi yang dapat dikerjasamakan dengan para pengusaha negara-negara lain, khususnya Turki.
“Peluang investasi tidak hanya pembangunan jalan tol, namun juga dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, sumber daya air, perumahan, program pelatihan sumber daya manusia di bidang konstruksi, serta transfer teknologi dan pengetahuan dalam sektor konstruksi,” kata Basuki dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Turki yang dilakukan secara daring. Selasa (23/4/2020). ( Baca: Menteri Basuki Paparkan Rincian Alokasi Pagu Anggaran PUPR 2020 )
Basuki menjelaskan, kemampuan pendanaan pemerintah yang sangat terbatas dalam pembangunan infrastruktur mendorong Kementerian PUPR melakukan terobosan dalam pembiayaan infrastruktur melalui keterlibatan investasi swasta. Dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, belanja infrastruktur juga melibatkan kontribusi swasta dengan proporsi sebesar 42%.
"Indonesia terus mengalami kemajuan sebagai negara yang memberikan kemudahan investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah banyak melakukan reformasi kebijakan untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan investasi di Indonesia," terangnya.
Basuki mencontohkan, beberapa pekerjaan infrastruktur di Indonesia yang dilakukan dengan skema public private partnership di antaranya proyek Sistem Pengelolaan Air Minum Karian-Serpong dengan nilai investasi Rp2,21 triliun, Jalan Tol Cikunir-Ulujami senilai Rp21,57 triliun, Jembatan Batam-Bintan dengan nilai investasi Rp8,7 triliun.
“Kami sangat terbuka, silakan nanti dikomunikasikan dengan Duta Besar Indonesia untuk Turki, Bapak Iqbal. Nanti membuat working group dengan contact person Dubes Indonesia untuk Turki,” tutur Basuki.
Ia berharap, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi. Infrastruktur diharapkan juga meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, pengembangan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.
Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menjadi salah satu sektor utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kementerian PUPR meyakini bahwa pembangunan infrastruktur masih banyak menyediakan peluang investasi yang dapat dikerjasamakan dengan para pengusaha negara-negara lain, khususnya Turki.
“Peluang investasi tidak hanya pembangunan jalan tol, namun juga dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, sumber daya air, perumahan, program pelatihan sumber daya manusia di bidang konstruksi, serta transfer teknologi dan pengetahuan dalam sektor konstruksi,” kata Basuki dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Turki yang dilakukan secara daring. Selasa (23/4/2020). ( Baca: Menteri Basuki Paparkan Rincian Alokasi Pagu Anggaran PUPR 2020 )
Basuki menjelaskan, kemampuan pendanaan pemerintah yang sangat terbatas dalam pembangunan infrastruktur mendorong Kementerian PUPR melakukan terobosan dalam pembiayaan infrastruktur melalui keterlibatan investasi swasta. Dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, belanja infrastruktur juga melibatkan kontribusi swasta dengan proporsi sebesar 42%.
"Indonesia terus mengalami kemajuan sebagai negara yang memberikan kemudahan investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah banyak melakukan reformasi kebijakan untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan investasi di Indonesia," terangnya.
Basuki mencontohkan, beberapa pekerjaan infrastruktur di Indonesia yang dilakukan dengan skema public private partnership di antaranya proyek Sistem Pengelolaan Air Minum Karian-Serpong dengan nilai investasi Rp2,21 triliun, Jalan Tol Cikunir-Ulujami senilai Rp21,57 triliun, Jembatan Batam-Bintan dengan nilai investasi Rp8,7 triliun.
“Kami sangat terbuka, silakan nanti dikomunikasikan dengan Duta Besar Indonesia untuk Turki, Bapak Iqbal. Nanti membuat working group dengan contact person Dubes Indonesia untuk Turki,” tutur Basuki.
Ia berharap, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi. Infrastruktur diharapkan juga meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, pengembangan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.
(uka)