Investasi di Indonesia Dikuasai Satu Negara? Bahlil: Itu Hoaks!
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa ada banyak negara yang berinvestasi di Indonesia, tidak hanya satu negara saja. Pasalnya ada informasi yang beredar jika investasi di Indonesia hanya dikuasai oleh satu negara saja.
Baca juga: Bahlil: UU Cipta Kerja Berdampak Positif bagi Pengusaha
"Negara yang paling banyak masuk untuk berinvestasi adalah SIngapura, Hongkong, Tiongkok, Amerika di nomor 5 dan Korea di nomor 7. Jadi jika ada yang beredar di medsos mengenai hanya satu negara saja yang menguasai investasi itu tandanya hoaks ya," jelasnya dalam Saremoni Implementasi Rencana Tahap Kedua Industri Baterai Listrik Terintegrasi di KIT Batang yang diatayangkan melalui YouTube, dikutip MPI Minggu (12/6/2022).
Menurutnya lembaga yang memiliki hak untuk merilis data mengenai investasi di Indonesia adalah Kementerian Investasi.
"Manusia butuh data dan datanya harus yang benar dan dalam pandangan kami institusi negara yang berhak mengeluarkan data tentang berapa jumlah investasi luar negeri di Indonesia adalah Kementerian Investasi," tegasnya.
Selain itu dalam kesempatan yang sama ia juga menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia saat ini merata, tidak terpusat di Pulau Jawa saja. Kondisi itu sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo.
"Sesuai dengan perintah Bapak Presiden kepada saya waktu pertama kali dilantik bahwa membangun Indonesia tidak boleh di satu wilayah tertentu saja, jadi dari Aceh sampai Papua sekarang kita bangun," ucapnya.
Baca juga: Bahlil: UU Cipta Kerja Berdampak Positif bagi Pengusaha
"Negara yang paling banyak masuk untuk berinvestasi adalah SIngapura, Hongkong, Tiongkok, Amerika di nomor 5 dan Korea di nomor 7. Jadi jika ada yang beredar di medsos mengenai hanya satu negara saja yang menguasai investasi itu tandanya hoaks ya," jelasnya dalam Saremoni Implementasi Rencana Tahap Kedua Industri Baterai Listrik Terintegrasi di KIT Batang yang diatayangkan melalui YouTube, dikutip MPI Minggu (12/6/2022).
Menurutnya lembaga yang memiliki hak untuk merilis data mengenai investasi di Indonesia adalah Kementerian Investasi.
"Manusia butuh data dan datanya harus yang benar dan dalam pandangan kami institusi negara yang berhak mengeluarkan data tentang berapa jumlah investasi luar negeri di Indonesia adalah Kementerian Investasi," tegasnya.
Selain itu dalam kesempatan yang sama ia juga menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia saat ini merata, tidak terpusat di Pulau Jawa saja. Kondisi itu sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo.
"Sesuai dengan perintah Bapak Presiden kepada saya waktu pertama kali dilantik bahwa membangun Indonesia tidak boleh di satu wilayah tertentu saja, jadi dari Aceh sampai Papua sekarang kita bangun," ucapnya.
(uka)