Ini Strategi BPH Migas Pastikan Pemberian Subsidi BBM Tepat Sasaran

Pihaknya juga melakukan pengaturan penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian JBT solar untuk usaha pertanian, usaha perikanan, usaha mikro, dan layanan umum sesuai Peraturan BPH Migas nomor 17 tahun 2019. Saat ini, BPH Migas juga tengah draft pengaturan BPH Migas sebagai aturan pelaksanaan Perpres dan penyiapan SK pengendalian volume BBM.

"Sementara itu, pengawasan kami lakukan dengan pengawasan lapangan secara rutin oleh tim BPH Migas, juga pemanfaatan IT melalui digitalisasi nozzle, SILVIA atau sistem informasi Pelaporan, Pengawasan Pendistribusian BBM, kerja sama pengawasan dengan aparat penegak hukum, pengawasan terpadu bersama Itjen Kementerian ESDM dan Ditjen Migas dalam tim gugus tugas pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM KESDM, serta pengawasan bersama dengan Pemda," pungkas Saleh.