Difasilitasi Ketua DPD RI, Sengkarut Pelabuhan Teluk Lamong Hasilkan 4 Poin Kesepakatan

Pada rapat sebelumnya yang juga difasilitasi DPD RI, LaNyalla menyebut semua pihak sudah membuat kesepakatan. "Dari kesepakatan tersebut, poin 1 sampai 4 sudah dijalankan. Sedangkan poin 5 sampai sekarang belum dijalankan oleh Pelindo.

Pimpinan Rapat, Bustami Zainuddin menambahkan, sejak pertemuan pada September 2021 lalu, sudah sembilan bulan berlalu persoalan ini belum ada penyelesaian.

"Kami mengevaluasi perjanjian kesepakatan yang kita buat pada pertemuan sebelumnya, mengapa belum dijalankan. Kami berharap pada pertemuan ini ada solusi untuk mendorong percepatan realisasinya," tutur Bustami.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menegaskan, imbas dari persoalan ini adalah investasi di daerah tidak berjalan dengan baik. "Kami ingin ada investasi yang bisa mendorong keunggulan logistik kita di Jatim. Saya yakin kalau bisa menyamakan persepsi, persoalan ini dapat kita selesaikan," tutur Emil.



Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, Subagiyo, menegaskan pihaknya siap memproses jika ada addendum atau review dari PT Pelindo (Persero). Subagiyo mengaku terus mengingatkan PT Pelindo (Persero) untuk menjalankan kesepakatan sebagaimana disepakati dalam pertemuan terakhir yang difasilitasi DPD RI.

"Kami mengingatkan terus. Kalau tak melaksanakan maka kami akan melaksanakan sesuai kewenangan kami. Dalam waktu dekat kami akan mengundang Pelindo dan pihak terkait untuk melakukan apa yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya," tutur Subagiyo.

Sekretaris Utama Kementerian Investasi/BKPM, Ikmal Lukman tak menampik jika persoalan ini amat strategis bagi bangsa. "Oleh karenanya, kami sangat berkepentingan sekali. Kami berharap bisa difasilitasi agar kegiatan investasinya bisa berjalan," harap Ikmal.

Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto menjabarkan, pihaknya sudah membaca dan melihat kesepakatan rapat pada pertemuan sebelumnya. “Secara prinsip kami mendukung keputusan yang sudah disepakati,” tandasnya.