Kesulitan Jual CPO, Pabrik Kelapa Sawit Tutup Operasi
Kamis, 07 Juli 2022 - 14:49 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Jambi Tidar Bagaskara mengatakan bahwa kondisi saat ini banyak tangki CPO milik PKS yang hampir penuh. Akibatnya, mereka tidak lagi membeli TBS milik petani swadaya atau mandiri.
(Baca juga:Terdampak Flush Out Indonesia, Harga CPO Ambles)
Bahkan sudah ada empat PKS yang menghentikan operasinya karena tangki CPOnya benar-benar sudah penuh. “Dari keempat PKS tersebut, satu milik anggota GAPKI dan yang tiga PKS bukan anggota GAPKI,” kata Tidar Bagaskara.
Untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, GAPKI Jambi, kata Tidar, telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan unsur Pemerintah Provinsi Jambi. Menurutnya, Gubernur Jambi sangat mendukung untuk mencarikan solusi.
“Solusinya seandainya ada kesulitan di masalah transportasi kapal angkutan, Pak Gubernur siap membantu berkoordinasi ke Kemenhub. Kalau masalah pajak ekspor, dia siap berkomunikasi dengan Kemenkeu. Artinya di Provinsi Jambi semuanya mendukung bagaimana untuk meningkatkan harga TBS dan ekspor CPO kembali lancar. Namun semuanya kan regulasi ada di pemerintah pusat,” kata Tidar.
(Baca juga:Terdampak Flush Out Indonesia, Harga CPO Ambles)
Bahkan sudah ada empat PKS yang menghentikan operasinya karena tangki CPOnya benar-benar sudah penuh. “Dari keempat PKS tersebut, satu milik anggota GAPKI dan yang tiga PKS bukan anggota GAPKI,” kata Tidar Bagaskara.
Untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, GAPKI Jambi, kata Tidar, telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan unsur Pemerintah Provinsi Jambi. Menurutnya, Gubernur Jambi sangat mendukung untuk mencarikan solusi.
“Solusinya seandainya ada kesulitan di masalah transportasi kapal angkutan, Pak Gubernur siap membantu berkoordinasi ke Kemenhub. Kalau masalah pajak ekspor, dia siap berkomunikasi dengan Kemenkeu. Artinya di Provinsi Jambi semuanya mendukung bagaimana untuk meningkatkan harga TBS dan ekspor CPO kembali lancar. Namun semuanya kan regulasi ada di pemerintah pusat,” kata Tidar.
Lihat Juga :
