Di Depan Komisi IV DPR RI, PT Vale Tegaskan Komitmen Terapkan Praktik Tambang Berkelanjutan

PALU - Komitmen PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) dalam menerapkan good mining practice atau praktik pertambangan berkelanjutan terus digaungkan ke sejumlah stakeholder.

Salah satunya disampaikan CEO/Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk , Febriany Eddy, saat bertemu Anggota Komisi IV DPR RI dalam resesnya yang dilaksanakan, di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (14/7/2022) lalu. Anggot komisi IV yang hadir dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse.



Pada kesempatan itu, Febriany Eddy menjelaskan, operasi berbasis keberlanjutan yang telah dijalankan PT Vale di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulsel, juga akan diterapkan di Blok Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulteng. PT Vale komitmen menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan di seluruh area operasi.

Febry-sapaan akrabnya, menggarisbawahi meskipun espektasi dari berbagai pihak sangat tinggi untuk progres proyek, namun tim PT Vale tetap berpegang pada standar tertentu dan bekerja dengan kehati-hatian.

“Jika ada laporan tentang perusahaan yang sudah bekerja tapi belum punya izin, maka PT Vale sudah punya izin, tapi 'belum bekerja’. Bekerja itu juga bukan sekadar menambang, tapi pembangunan yang menyeluruh. Misalnya membangun jalan, perimeter ditch (saluran kontrol limpasan air tambang) dan pembangunan kolam pengendapan (pond).Ini semua perlu waktu,” ungkap Febry, dalam keterangan persnya, Minggu (17/7/2022).

Menanggapi pemaparan CEO PT Vale tentang praktik keberlanjutan, Rusdi mewakili Komisi IV DPR RI berharap standar serupa juga mampu diterapkan di area operasi di provinsi lainnya.

"Saya sebagai orang Sulsel mengucapkan terima kasih. Itulah salah satu keberhasilan dan komitmen yang ditunjukkan terhadap pemerintah,” ungkap mantan Bupati Sidrap dua periode itu.

Tantangan sekaligus apresiasi Rusdi dijawab Febry, “Komitmen kami, kami akan membawa praktik keberlanjutan dari Sorowako ke Sulteng dan Sultra," tuturnya.

Selain standar operasi yang akan diteruskan, Febry juga meyakinkan, bahwa standar ini sangat mungkin dijalankan sepenuhnya oleh talenta lokal. "Saat ini, di Luwu Timur, 99,9% tenaga kerja kami adalah warga negara Indonesia. Sebelum tujuh tahun, kami menargetkan ada putra/putri daerah yang dapat duduk di posisi direksi,” ungkap Febry optimistis.