Lahan Pengganti Lanud Soewondo Masih Ditanami Sawit dan Tebu, Menteri Hadi: Kita Akan Proses

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto hari ini meninjau lokasi penggantian Landasan Udara (Lanud) Soewondo ke Lanud Tandem di wilayah Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penyelesaian konflik antara TNI AU dan masyarakat Sari Rejo. Selain itu, guna mendorong percepatan penataan lahan sekitar Bandara Kota Medan dan percepatan pemindahan Lanud Soewondo.

Hadi menjelaskan alasan pemindahan tersebut lantaran Lanud Suwondo yang berlokasi di Medan sudah kurang layak untuk dioperasikan, terutama dari aspek keselamatan operasi penerbangan. Pasalnya, lokasinya terlalu dekat dengan permukiman dan sudah banyak bangunan gedung tinggi di sekitarnya.



Menggunakan helikopter dengan waktu tempuh sekira 30 menit, pada kesempatan tersebut Hadi melihat kondisi eksisting dari Lanud Tandem.

Lanud tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 1.170 hektare yang saat ini masih menjadi lahan perkebunan untuk produksi sawit dan tebu yang dikelola oleh BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

"Setelah kita lihat ke sana lahannya bagus untuk membangun pangkalan udara. Memang di sana masih berstatus HGU (Hak Guna Usaha) aktif, masih ditanami kelapa sawit dan tebu, tapi prosesnya akan terus kita lakukan hingga nanti pembangunan Lanud bisa berjalan dengan baik," kata Hadi dalam keterangan melalui video yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (21/7/2022).



Meski demikian, Hadi belum bisa memastikan kapan persisnya pembangunan Lanud Tandem tersebut akan dimulai. Menurut dia, hal utama adalah pengadaan lahannya dulu, sedangkan pembangunannya diharapkan bisa dilakukan segera.

“Kita akan tempatkan detasemen dari Angkatan Udara untuk menjaga lahan tersebut, termasuk menyosialisasikan bahwa di wilayah ini akan dibangun pangkalan pengganti dari pangkalan Suwondo di Medan,” tuturnya.



Turut mendampingi pada peninjauan tersebut, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN RB Agus Widjajanto, Kepala Kantor Wiilayah BPN Provinsi Sumatra Utara Askani, Gubernur Sumatra Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi, serta perwakilan dari TNI AU dan PTPN II.