Tingkatkan Fungsi Penyuluh Pertanian, Kementan Gandeng DPR Gelar Bimtek
loading...
Kepala SMKPPN Banjarbaru Budi Santoso (kanan) dan Anggota Komisi IV DPR-RI Bambang Purwanto hadir pada Bimtek yang berlangsung di Aula Kantor Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kotawaringin Barat, Kalteng.
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR RI melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Senin (25/7/2022). Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengingatkan tentang kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada fungsi penyuluh yang mendasari lahirnya Perpres Nomor 35/2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.
Tujuannya, menjamin ketahanan dan ketersediaan pangan yang aman, maka pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Baca juga:RDP DPR dengan Kementan, Realokasi Anggaran dan Komitmen Kinerja Kementan)
“Perpres ini merupakan kebijakan dari Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menguatkan kembali fungsi penyuluhan,” kata SYL.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi menekankan pada materi penyuluh pertanian dalam mendukung peningkatan ketersediaan pangan, akses dan konsumsi pangan.
“Kementan menyediakan sumber materi penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti melalui Cyber Extension,” katanya.
(Baca juga:Kementan Optimalkan Fungsi Penyuluh Pertanian)
Didampingi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru, Anggota Komisi IV DPR-RI Bambang Purwanto mengutarakan dengan adanya bimtek ini peserta dapat menyerap ilmu dari narasumber dan harus bersemangat, bersungguh sungguh dalam mengikuti kegiatan sampai selesai. Dan manfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk bertanya kepada narasumber.
“Ke depan, mengenai materi juga bisa diidentifikasi dari masukan-masukan dari kecamatan. Seperti mengenai komoditi ternak yang bisa dikembangkan dengan pupuk kompos, maupun juga pengembangan olahan hasil pertanian,” Lanjut Bambang.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengingatkan tentang kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada fungsi penyuluh yang mendasari lahirnya Perpres Nomor 35/2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.
Tujuannya, menjamin ketahanan dan ketersediaan pangan yang aman, maka pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Baca juga:RDP DPR dengan Kementan, Realokasi Anggaran dan Komitmen Kinerja Kementan)
“Perpres ini merupakan kebijakan dari Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menguatkan kembali fungsi penyuluhan,” kata SYL.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi menekankan pada materi penyuluh pertanian dalam mendukung peningkatan ketersediaan pangan, akses dan konsumsi pangan.
“Kementan menyediakan sumber materi penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti melalui Cyber Extension,” katanya.
(Baca juga:Kementan Optimalkan Fungsi Penyuluh Pertanian)
Didampingi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru, Anggota Komisi IV DPR-RI Bambang Purwanto mengutarakan dengan adanya bimtek ini peserta dapat menyerap ilmu dari narasumber dan harus bersemangat, bersungguh sungguh dalam mengikuti kegiatan sampai selesai. Dan manfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk bertanya kepada narasumber.
“Ke depan, mengenai materi juga bisa diidentifikasi dari masukan-masukan dari kecamatan. Seperti mengenai komoditi ternak yang bisa dikembangkan dengan pupuk kompos, maupun juga pengembangan olahan hasil pertanian,” Lanjut Bambang.
Explore More