50% UMKM Diperkirakan 'Gulung Tikar' Terpapar Pandemi Covid-19
Minggu, 28 Juni 2020 - 21:23 WIB
loading...
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Krisis akibat Covid-19 berbeda dengan krisis ekonomi 1998, dimana UMKM masih mampu bertahan. Saat ini, akibat pandemi Covid-19, sekitar 50% UMKM diperkirakan gulung tikar. Meski demikian, pemerintah berupaya optimal untuk menyelamatkan UMKM dengan berbagai stimulus, setidaknya agar bisa menekan bertambahnya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan.
"Setidaknya 40 survei memperkirakan separuh UMKM tidak akan mampu bertahan. Pemerintah berusaha membangkitkan UMKM dengan berbagai cara karena di sana ada 60 juta pengusaha UMKM, belum lagi jumlah tenaga kerjanya," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (28/6/2020).
Langkah-langkah yang dilakukan untuk membangkitkan UMKM antara lain mendorong UMKM menerima bantuan sosial, memberikan insentif pajak, relaksasi dan restrukturisasi pinjaman, dimana ada 60,6 juta UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga pembiayaan formal.
Selanjutnya, memberikan pinjaman baru, termasuk pada koperasi, mendorong Kementerian dan Lembaga serta pemda menyerap produk UMKM, serta kampanye membeli produk lokal. "Semua kebijakan itu ditujukan agar daya beli masyarakat bisa tumbuh, sekaligus menggerakkan perekonomian," kata Teten.
Lebih lanjut Teten mengatakan, pemerintah juga memprioritaskan adanya transformasi UMKM, dari yang selama ini mengandalkan offline menjadi online atau ekonomi digital. Baca: Jokowi Minta Percepat Stimulus, Jangan Tunggu UMKM Mati Baru Dibantu
"Setidaknya 40 survei memperkirakan separuh UMKM tidak akan mampu bertahan. Pemerintah berusaha membangkitkan UMKM dengan berbagai cara karena di sana ada 60 juta pengusaha UMKM, belum lagi jumlah tenaga kerjanya," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (28/6/2020).
Langkah-langkah yang dilakukan untuk membangkitkan UMKM antara lain mendorong UMKM menerima bantuan sosial, memberikan insentif pajak, relaksasi dan restrukturisasi pinjaman, dimana ada 60,6 juta UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga pembiayaan formal.
Selanjutnya, memberikan pinjaman baru, termasuk pada koperasi, mendorong Kementerian dan Lembaga serta pemda menyerap produk UMKM, serta kampanye membeli produk lokal. "Semua kebijakan itu ditujukan agar daya beli masyarakat bisa tumbuh, sekaligus menggerakkan perekonomian," kata Teten.
Lebih lanjut Teten mengatakan, pemerintah juga memprioritaskan adanya transformasi UMKM, dari yang selama ini mengandalkan offline menjadi online atau ekonomi digital. Baca: Jokowi Minta Percepat Stimulus, Jangan Tunggu UMKM Mati Baru Dibantu
Lihat Juga :
