Isu Reshuffle, Pengamat Sebut Ini Menteri Ekonomi yang Harus Diganti

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram di hadapan para menteri dan pimpinan lembaga negara yang hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna di akhir pekan lalu di Istana Negara. Dalam video berdurasi 10 menit 20 detik, Jokowi dengan beberapa kali bernada tinggi, mengkritik para anak buahnya yang dinilai tidak memiliki sense of crisis dan bekerja ala kadarnya.

Kritik Jokowi pun sontak membuat publik membacanya bahwa Kepala Negara akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.

Yang menjadi perhatian utama adalah perombakan menteri-menteri ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melemah, apalagi ditambah pandemi Covid-19. Serapan anggaran di Kementerian juga rendah, ditambah stimulus ekonomi dan bantuan sosial untuk masyarakat yang kabarnya lebih banyak beredar di media massa ketimbang di dunia nyata.

Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menyusun beberapa pos menteri ekonomi yang berkinerja buruk, dan layak untuk dirotasi atau diganti. Menurutnya, menteri ekonomi yang layak direshuffle dimulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai dirijen utama stimulus ekonomi dianggap telah gagal menjalankan tugasnya.

Sementara masyarakat menunggu janji pemerintah mempercepat realisasi stimulus untuk dunia usaha dan UMKM. "Jelas ini sudah underperformance karena realisasi stimulus dunia usaha baru 6,8% dan khusus UMKM, 1% pun belum sampai," terang Bhima di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Menurutnya sebaiknya posisi menko yang strategis diisi dari kalangan profesional bukan ketua partai politik. Kinerja Menko Perekonomian, menurut dia, masih level standar karena belum mampu membuat birokrasi kementerian teknis di bawahnya bekerja ekstra. "Perlu sosok yang tegas agar eksekusi stimulus dipercepat," tambahnya.

Posisi Menteri Keuangan disebutnya juga belum mampu menjaga agar pembiayaan utang dikelola secara lebih pruden. Padahal rasio utang terus naik, di saat yang sama beban pembayaran bunga utang menggerus belanja. "Sebelum pandemi saja beban pembayaran bunga utang sudah tergerus 17% dari total belanja pemerintah," ujarnya.

Dia mengkritisi seharusnya pemerintah mencari sumber alternatif seperti pembubaran lembaga atau kementerian yang tidak produktif. Sebelum dilakukan penerbitan utang baru. "Realokasi anggaran di internal belum optimal tapi sudah buru buru tambah utang," katanya.

Posisi Menteri ketenagakerjaan juga disebut cukup gagal dalam mengatasi lonjakan PHK. Bahkan penunjukan PMO kartu prakerja di bawah Kemenko Perekonomian menunjukkan peran menteri tenaga kerja sangat minor. "Untuk urusan teknis saja seperti tidak punya power," ujarnya.

Bahkan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan juga sebaiknya dikenakan pergantian. Menurutnya situasi sudah genting sehingga seluruh tim ekonomi perlu diganti total. Tim ekonomi yang disusun sebelumnya bukan untuk mengantisipasi krisis seperti sekarang.