Medsos Jadi Indikator Kualitas Keterbukaan Publik, PPID Dituntut Kreatif
Rabu, 10 Agustus 2022 - 22:09 WIB
loading...
Penggunaan medsos makin deras dan arus informasi publik kian dibutuhkan di media sosial. Foto/pexels/tracy le blanc
A
A
A
JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) terapkan media sosial atau medsos sebagai salah satu indikator kualitas keterbukaan informasi publik di badan publik. Pasalnya, penggunaan medsos makin deras dan arus informasi publik kian dibutuhkan di media sosial.
Penerapan tersebut salah satunya melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2022. Dalam Monev, dinilai sejauh mana badan publik, khususnya badan publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi kepada masyarakat sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
Komisioner KIP Handoko Agung Saputro mengatakan, saat ini KIP mulai serius menerapkan media sosial karena pesatnya arus penyampaian informasi.
“Kami juga melihat sudah berapa lama media sosial sudah dibuat oleh badan publik, kalau baru beberapa hari ya tidak masuk hitungan. Setidaknya kurang lebih satu tahun badan publik telah memanfaatkan media sosial,” ujar Handoko, Rabu (10/8/2022).
baca juga: Kampanye di Medsos Jadi Ukuran Keberhasilan PR Perusahaan
Dia memaparkan, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021, ternyata terdapat 136 Badan Publik dengan Klasifikasi Kurang Informatif dan Tidak Informatif dari 6 Kategori Badan Publik.
Penerapan tersebut salah satunya melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2022. Dalam Monev, dinilai sejauh mana badan publik, khususnya badan publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi kepada masyarakat sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
Komisioner KIP Handoko Agung Saputro mengatakan, saat ini KIP mulai serius menerapkan media sosial karena pesatnya arus penyampaian informasi.
“Kami juga melihat sudah berapa lama media sosial sudah dibuat oleh badan publik, kalau baru beberapa hari ya tidak masuk hitungan. Setidaknya kurang lebih satu tahun badan publik telah memanfaatkan media sosial,” ujar Handoko, Rabu (10/8/2022).
baca juga: Kampanye di Medsos Jadi Ukuran Keberhasilan PR Perusahaan
Dia memaparkan, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021, ternyata terdapat 136 Badan Publik dengan Klasifikasi Kurang Informatif dan Tidak Informatif dari 6 Kategori Badan Publik.
Lihat Juga :
