Dampak Harga BBM Naik: Angka Kemiskinan Bakal Bertambah
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah (PR) jika menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) . Salah satunya adalah menjaga agar angka kemiskinan tidak bertambah.
"Sepertinya saat ini sangat susah untuk menurunkan angka kemiskinan. Opsinya jika BBM naik orang miskin tentu bertambah. Jika tidak mau masyarakat miskin bertambah tentu anggaran di Kemensos dalam hal ini bantuan sosial harus diduakalilipatkan," jelas ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat Power Breakfast IDX Channel di Jakarta, Selasa (16/8/22).
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa anggaran untuk Kemensos bahkan bisa lebih besar jika dibandingkan dengan saat pandemi lalu.
"Karena yang kita bicarakan ini tidak hanya rumah tangga miskin yang beli solar atau Pertalite, tapi ada 64 juta UMKM yang sebenarnya juga berhak membeli BBM dan LPG jenis subsidi. Oleh sebab itu mungkin akan ada perombakan ulang anggaran," terangnya.
Bhima juga menyatakan bahwa untuk menyiasati dana bansos yang membengkak serta dana untuk energi yang juga terhitung sangat besar, dia menduga ada belanja kementerian yang turunnya sangat signifikan, yakni Kementerian PUPR.
"Jika dilihat serapannya, sepertinya ada semacam instruksi untuk menunda beberapa Proyek Strategis Nasional dan tidak menutup kemungkinan akan ada penyesuaian terhadap IKN bahkan mungkin akan ditunda dulu," tandasnya.
"Sepertinya saat ini sangat susah untuk menurunkan angka kemiskinan. Opsinya jika BBM naik orang miskin tentu bertambah. Jika tidak mau masyarakat miskin bertambah tentu anggaran di Kemensos dalam hal ini bantuan sosial harus diduakalilipatkan," jelas ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat Power Breakfast IDX Channel di Jakarta, Selasa (16/8/22).
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa anggaran untuk Kemensos bahkan bisa lebih besar jika dibandingkan dengan saat pandemi lalu.
"Karena yang kita bicarakan ini tidak hanya rumah tangga miskin yang beli solar atau Pertalite, tapi ada 64 juta UMKM yang sebenarnya juga berhak membeli BBM dan LPG jenis subsidi. Oleh sebab itu mungkin akan ada perombakan ulang anggaran," terangnya.
Bhima juga menyatakan bahwa untuk menyiasati dana bansos yang membengkak serta dana untuk energi yang juga terhitung sangat besar, dia menduga ada belanja kementerian yang turunnya sangat signifikan, yakni Kementerian PUPR.
"Jika dilihat serapannya, sepertinya ada semacam instruksi untuk menunda beberapa Proyek Strategis Nasional dan tidak menutup kemungkinan akan ada penyesuaian terhadap IKN bahkan mungkin akan ditunda dulu," tandasnya.
(uka)