RAPBN 2023, Subsidi Energi Turun 33% Jadi Rp336,7 Triliun

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp336,7 triliun. Anggaran tersebut turun 33% dari outlook 2022 sebesar Rp502,4 triliun.

"Subsidi dan kompensasi Rp336,7 triliun. Artinya harga minyak relatif lebih rendah USD90 per barel. Kurs diperkirakan dalam situasi relatif lebih baik dibanding situasi sekarang volatile," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).



Secara rinci, subsidi energi tahun depan dialokasikan sebesar Rp210,7 triliun yang sedikit meningkat dibandingkan outlook tahun ini Rp208,9 triliun sedangkan kompensasi Rp126 triliun atau turun 57 persen dari outlook 2022 Rp293,5 triliun.

Sri Mulyani menuturkan alokasi turun karena pemerintah memperkirakan harga komoditas terutama minyak dunia akan mulai stabil pada tahun depan sedangkan kurs diperkirakan dalam situasi relatif lebih baik dibandingkan saat ini yang volatile.

Dia memperkirakan harga CPO akan turun dari USD1.352 per metrik ton ke USD920 per metrik ton tahun depan. Sedangkan batu bara turun dari USD251 per ton ke USD200 per ton. Untuk minyak mentah turun dari sekitar USD100 hingga USD105 per barel ke level USD90 per barel.

"Ini situasi extraordinary sebab gejolak volatilitas harga pengaruhi postur APBN kita. Tapi kita tidak boleh membiarkan gejolak ini mempengaruhi program-program pemerintah," jelasnya.



Meski turun 33%, Sri Mulyani menegaskan subsidi energi masih tebal sehingga ia berharap volume untuk solar, pertalite dan LPG tetap dikendalikan agar tidak terjadi pembengkakan subsidi dan kompensasi.Sementara untuk subsidi nonenergi tahun depan dialokasikan sebesar Rp86,5 triliun atau naik 14,3%.

"Penggunaan volume BBM bersubsidi harus dikendalikan sebab kalau tidak maka berpotensi melewati anggaran subsidi dan kompensasi tahun ini Rp502,4 triliun," katanya.