Hadapi Tantangan Global, Desain RAPBN 2023 Harus Realistis dan Mitigatif

JAKARTA - Kesepakatan Banggar DPR dengan pemerintah tentang KEM PPKF tahun 2023 yang diputuskan pada Juni 2022 lalu telah menjadi dasar pemerintah menyusun NK RAPBN 2023. Keseluruhan landasan pikir, arah kebijakan, atribusi dan distribusi anggaran yang dituangkan pemerintah ke NK RAPBN 2023 sebagai cerminan dari kesepakatan KEM PPKF antara Banggar DPR dengan pemerintah.



"Banggar DPR memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah dalam melihat tantangan yang kemungkinan kita hadapi pada tahun depan," kata MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPR, dalam keteranganya, Kamis (18/8/2022).

Said Abdullah menyebut beberapa penyebab tantangan yang akan dihadapi Indonesia. Salah satunya inflasi yang tinggi di sejumlah kawasan, bahkan di negara negara maju seperti Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Turki, dll) menahan tingkat konsumsi global. Tertahannya tingkat konsumsi global berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dunia.

"Per April 2022 lalu, IMF telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 dari 3,6% menjadi 2,9%. Sedangkan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada kisaran 3,2%," jelas Said Abdullah.

Risiko terbesar atas melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia adalah pukulan langsung terhadap perdagangan internasional Indonesia. Menurunnya ekspor dan impor sangat memengaruhi atas permintaan ekonomi. Risiko serupa potensial kita hadapi pada pasar keuangan dalam negeri.

"Tanda-tanda capital outflow terus berjalan, khususnya pada negara-negara emerging market. Hingga Agustus 2022 ini modal keluar telah mencapai Rp126 triliun ytd," paparnya.

Menurut Said Abdullah, setidaknya ada dua isu besar dalam desain RAPBN 2023. Pertama, melanjutkan berbagai agenda strategis jangka panjang seperti transformasi ekonomi untuk semakin rendah emisi, peningkatan sumber daya manusia menuju SDM unggul, dan reformasi birokrasi, dan revitalisasi industri. Kedua, respons kebijakan atas berbagai tantangan tahun depan.

Berdasar kedua isu strategis tersebut, Badan Anggaran DPR akan menjadikannya agenda untuk menjadi pokok pembahasan RAPBN 2023. Maka desain APBN 2023 harus mencerminkan beberapa program strategis, antara lain pentingnya mobilitas penerimaan perpajakan yang meningkat.

Indonesia memiliki peluang besar penerimaan perpajakan memenuhi target pada tahun depan. Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan emas Ditjen Pajak mempertahankan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu. Dengan terpenuhinya penerimaan perpajakan yang menopang lebih dari 70% pendapatan negara, pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai menghadapi ketidakpastian kedepan.

"Integrasi NIK menjadi NPWP dan dukungan UU HPP harus menjadi momentum pemerintah mendorong perluasan obyek pajak, sekaligus kepatuhan wajib pajak," jelas Said Abdullah.

Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan stok pangan rakyat dengan harga yang terjangkau sehingga program pencadangan pangan nasional menjadi kebutuhan wajib. Dashboard pangan nasional harus termonitor secara langsung di Kantor Presiden secara realtime. Memastikan kecukupan konsumsi domestik sebelum membagi surplus bahan pangan untuk ekspor.

"Sebaliknya, kebijakan impor bahan pangan harus mencakup komitmen keberlanjutan pasokan, harga yang ekonomis, serta tata kelola impor bahan pangan yang transparan dan akuntabel," kata Said Abdullah.

Reformasi subsidi energi untuk mengurangi tekanan eksternal karena masih tingginya harga minyak dan gas bumi dunia harus dilakukan. Ada strategi yang bisa ditempuh untuk melakukan reformasi subsidi energi. Yakni mengubah subsidi yang semula berbasis komoditas menjadi berfokus pada kelompok penerima.

"Lalu secara perlahan menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi serta tarif listrik bersubsidi secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli keluarga miskin," urai Said Abdullah.

Said Abdullah juga menyebut program strategis lainnya dalam APBN, yaitu memperkuat program perlindungan sosial agar keluarga miskin memiliki daya tahan sosial dan ekonomi menghadapi potensi kenaikan inflasi. Melanjutkan berbagai program strategis nasional seperti; IKN, infrastruktur, konversi energi menuju energi baru dan terbarukan, pengembangan food estate dan reforma agraria.

Selain itu mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2024 secara efisien untuk mengurangi pelaksanaan pemilu yang berbiaya mahal. Demokrasi yang berbiaya mahal akan mendorong praktik korupsi oleh penyelenggara negara.

Kemudian disiplin mengelola defisit APBN 2023 dikisaran 2,61-2,85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menjaga tingkat utang pada tahun depan pada kisaran 40,58 persen PDB. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang, apalagi tren tingkat bunga utang yang semakin tinggi.

Baca juga: Mahfud MD: Ferdy Sambo Ditakuti Internal Polri, Termasuk Jenderal Bintang Tiga

"Banggar DPR mengharapkan pemerintah melakukan optimalisasi serapan SAL tahun sebelumnya, mendorong kontribusi deviden BUMN lebih besar, serta mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang lebih kreatif," pungkas Said Abdullah.