Tanggulangi PETI, APBI Dukung Dibentuknya Unit Khusus Penegakan Hukum di Kementerian ESDM
loading...
A
A
A
Dukungan disuarakan pula oleh Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Pembentukan unit khusus di Kementerian ESDM yang menangani penegakan hukum penting mengingat ada ribuan tambang illegal. "Ada ribuan tambang yang ilegal dan kita tidak punya Ditjen Gakkum. Menurut saya, itu bukan saja pembiaran, itu seperti persetujuan terhadap seluruh pelanggaran," cetusnya.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Mulyanto mengatakan, Komisi VII DPR sebenarnya sudah lama mengusulkan perubahan nomenklatur di lingkungan Kementerian ESDM dengan menambah struktur baru, yaitu unit penegakan hukum. "Waktu Raker dengan Menteri ESDM kemarin (24/8), saya angkat soal ini dan menjadi kesimpulan Raker,” katanya.
Dia menyebutkan, dari segi ruang lingkup bukan hanya minerba yang perlu diawasi tetapi juga ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, serta minyak dan gas bumi. “Kebocoran listrik, kasus kecelakaan PLTP, kebocoran BBM bersubsidi, dan gas melon (LPG 3 kg), masuk ranah ini,” paparnya.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Mulyanto mengatakan, Komisi VII DPR sebenarnya sudah lama mengusulkan perubahan nomenklatur di lingkungan Kementerian ESDM dengan menambah struktur baru, yaitu unit penegakan hukum. "Waktu Raker dengan Menteri ESDM kemarin (24/8), saya angkat soal ini dan menjadi kesimpulan Raker,” katanya.
Dia menyebutkan, dari segi ruang lingkup bukan hanya minerba yang perlu diawasi tetapi juga ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, serta minyak dan gas bumi. “Kebocoran listrik, kasus kecelakaan PLTP, kebocoran BBM bersubsidi, dan gas melon (LPG 3 kg), masuk ranah ini,” paparnya.
(fai)
Explore More