KemenkopUKM Gandeng Perbarindo Bantu Cicilan Pelaku UMKM
Rabu, 01 Juli 2020 - 08:39 WIB
loading...
Foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menggandeng Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) guna mengimplementasikan dan mempercepat penyaluran anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perbarindo sendiri merupakan organisasi yang menghimpun BPR dan BPRS dan salah satu ujung tombak penyaluran pembiayaan untuk UMKM. Jumlah nasabah Perbarindo mencapai 4 juta UMKM dengan uang yang berputar sebesar Rp122 triliun.
"BPR-BPRS termasuk yang menjadi bagian program restrukturisasi, karena banyak nasabahnya yang terkendala untuk membayar cicilan bunga kredit, yang akan kita fasilitasi melalui subsidi bunga yang dibayarkan pemerintah," kata MenkopUKM Teten Masduki dalam keterangan resminya, Rabu (1/7/2020). ( Baca:Menteri Teten Pastikan Program Restrukturisasi Kredit UMKM Berjalan )
Teten menegaskan, pemerintah ingin penyaluran anggaran PEN dan alokasi buat UMKM sebesar Rp123,46 Triliun, dari total anggaran PEN Rp695,2 triliun, bisa dilakukan secepatnya. Pada saat ini KemenkopUKM sedang mendorong penerbitan KMK untuk menunjuk KPA, serta mempercepat proses bisnis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan integrasi data dengan OJK.
"Untuk itulah kami bekerja sama dengan Perbarindo untuk segera melakukan restrukturisasi kredit, berupa penundaan pembayaran cicilan bunga pada UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, " jelas Teten.
Ia mengatakan, kerja sama dalam pembayaran subsidi bunga oleh pemerintah ini mirip dengan KUR, yang skemanya sudah selesai. Sedangkan yang non-KUR ini antara lain dilakukan dengan BPR-BPRS melalui Perbarindo.
Ke depan, KemenkopUKM juga berkeinginan memperluas kerja sama dengan Perbarindo dalam pemberdayaan dan channeling pembiayaan bagi UMKM, khususnya pembiayan yang ramah bagi UMKM.
Sementara itu Ketua umum Perbarindo Joko Suyanto mengatakan, siap melakukan langkah-langkah guna percepatan kerja sama dalam penyaluran anggaran PEN ini.
"Kami terbiasa bergerak cepat, karena karakteristik BPR dan BPRS yang memiliki kemudahan dalam penyaluran kredit dan keunikan dalam menghimpun dana masyarakat," jelas Joko.
Menurut Joko, saat ini industri BPR dan BPRS dan jutaan nasabahnya diuji dengan adanya wabah Covid-19 yang melanda Indonesia dan hampir seluruh dunia. Pandemi tersebut telah berdampak ke berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor ekonomi dan keuangan.
"Dampak yang dirasakan oleh industri BPR dan BPRS adalah turunnya kemampuan nasabah untuk membayar angsuran dan meningkatnya penarikan dana simpanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Joko.
Dengan adanya kerja sama dalam penyaluran anggaran PEN ini, Joko optimis para nasabah BPR-BPRS yang umumnya UMKM akan banyak terbantu. Sebab, Perbarindo memiliki jaringan yang luas.
"Jaringan kami terbentang dari Sabang sampai Merauke, ada sekitar 6 ribu outlet dengan jumlah BPR-BPRS sebanyak 1.600," tambahnya.
Perbarindo sendiri merupakan organisasi yang menghimpun BPR dan BPRS dan salah satu ujung tombak penyaluran pembiayaan untuk UMKM. Jumlah nasabah Perbarindo mencapai 4 juta UMKM dengan uang yang berputar sebesar Rp122 triliun.
"BPR-BPRS termasuk yang menjadi bagian program restrukturisasi, karena banyak nasabahnya yang terkendala untuk membayar cicilan bunga kredit, yang akan kita fasilitasi melalui subsidi bunga yang dibayarkan pemerintah," kata MenkopUKM Teten Masduki dalam keterangan resminya, Rabu (1/7/2020). ( Baca:Menteri Teten Pastikan Program Restrukturisasi Kredit UMKM Berjalan )
Teten menegaskan, pemerintah ingin penyaluran anggaran PEN dan alokasi buat UMKM sebesar Rp123,46 Triliun, dari total anggaran PEN Rp695,2 triliun, bisa dilakukan secepatnya. Pada saat ini KemenkopUKM sedang mendorong penerbitan KMK untuk menunjuk KPA, serta mempercepat proses bisnis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan integrasi data dengan OJK.
"Untuk itulah kami bekerja sama dengan Perbarindo untuk segera melakukan restrukturisasi kredit, berupa penundaan pembayaran cicilan bunga pada UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, " jelas Teten.
Ia mengatakan, kerja sama dalam pembayaran subsidi bunga oleh pemerintah ini mirip dengan KUR, yang skemanya sudah selesai. Sedangkan yang non-KUR ini antara lain dilakukan dengan BPR-BPRS melalui Perbarindo.
Ke depan, KemenkopUKM juga berkeinginan memperluas kerja sama dengan Perbarindo dalam pemberdayaan dan channeling pembiayaan bagi UMKM, khususnya pembiayan yang ramah bagi UMKM.
Sementara itu Ketua umum Perbarindo Joko Suyanto mengatakan, siap melakukan langkah-langkah guna percepatan kerja sama dalam penyaluran anggaran PEN ini.
"Kami terbiasa bergerak cepat, karena karakteristik BPR dan BPRS yang memiliki kemudahan dalam penyaluran kredit dan keunikan dalam menghimpun dana masyarakat," jelas Joko.
Menurut Joko, saat ini industri BPR dan BPRS dan jutaan nasabahnya diuji dengan adanya wabah Covid-19 yang melanda Indonesia dan hampir seluruh dunia. Pandemi tersebut telah berdampak ke berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor ekonomi dan keuangan.
"Dampak yang dirasakan oleh industri BPR dan BPRS adalah turunnya kemampuan nasabah untuk membayar angsuran dan meningkatnya penarikan dana simpanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Joko.
Dengan adanya kerja sama dalam penyaluran anggaran PEN ini, Joko optimis para nasabah BPR-BPRS yang umumnya UMKM akan banyak terbantu. Sebab, Perbarindo memiliki jaringan yang luas.
"Jaringan kami terbentang dari Sabang sampai Merauke, ada sekitar 6 ribu outlet dengan jumlah BPR-BPRS sebanyak 1.600," tambahnya.
(uka)
Lihat Juga :
