RI Bukan Lagi Negara Kaya Minyak, Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran

JAKARTA - Ekonom senior, Faisal Basri mengingatkan, Indonesia bukan lagi negara kaya minyak. Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia menghabiskan miliaran dollar AS per tahun untuk mengimpor minyak karena produksi minyak di bawah kebutuhan nasional.

Indonesia memang pernah mengalami periode ekspor migas lebih tinggi dibandingkan impornya. Namun, Indonesia berhenti mengalami surplus perdagangan migas dan energi sejak 2007. “Sejak 2013 malah sudah defisit perdagangan minyak,” kata Faisal Basri.

Dalam 9 tahun terakhir, Indonesia mengimpor minyak lebih banyak dibandingkan ekspornya. Pada 2019, defisitnya mencapai 59,1 juta barel.

Jika dihitung dalam nilai uang, Indonesia menanggung defisit USD8 miliar pada 2018-2019 saja. Nilai itu setara lima persen APBN Indonesia saat ini. Dalam 20 tahun ke depan, defisit itu akan membesar dan mencapai USD40 miliar pada 2040.

Faisal mengatakan, kondisi industri migas dalam negeri memang menyulitkan untuk memacu produksi. Banyak sumur minyak sudah amat tua sehingga produksinya menurun.

Ada pun gas Indonesia mengandung banyak metana sehingga lebih cocok dijadikan LNG. Padahal, Indonesia membutuhkan LPG yang bahan dasarnya gas alam dengan kandungan mayoritas propana.

Ia juga mengecam subsidi BBM karena lebih banyak dihabiskan oleh keluarga terkaya. Perusahaan sawit pun menikmati puluhan triliun rupiah subsidi BBM.

Faisal mengatakan, subsidi semakin banyak dinikmati seiring peningkatan penghasilan. “Untuk pertalite, 70 persen dipakai mobil. Dari 70 persen itu, 98 persen mobil pribadi,” ujarnya di Jakarta.

Adapun dari 30% sepeda motor pengonsumsi pertalite, 90% merupakan kendaraan pribadi. Di luar cakupan itu, pertalite dikonsumsi kendaraan angkutan umum atau angkutan daring.

Harga pertalite saat ini masih disubsidi, meski pemerintah tidak menyebutnya secara spesifik. Anggaran subsidi diletakkan di berbagai pos APBN hingga anggaran BUMN.