RI Bukan Lagi Negara Kaya Minyak, Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran
loading...
A
A
A
Pernyataan Faisal selaras dengan temuan sejumlah penelitian yang menunjukkan hingga 80% subsidi BBM dinikmati orang mampu. Bila mengacu pernyataan Kementerian Keuangan bahwa subsidi BBM mencapai Rp502 triliun per tahun, maka orang kaya Indonesia menghabiskan Rp400 triliun subsidi BBM.
Anggota DPR RI Adian Napitupulu mengungkap hal yang tidak kalah mengejutkan. Ia menaksir, paling tidak Rp 56 triliun subsidi BBM dinikmati perkebunan sawit. Bahkan, nilainya bisa mendekati Rp 147 triliun per tahun.
“Jadi subsidi ini untuk perusahaan atau rakyat? Jangan-jangan yang terima perkebunan besar?” ujarnya.
Perkebunan sawit, yang 332 di antaranya dimiliki perusahaan asing, menikmati subsidi dengan cara membeli solar untuk angkutan hasil panen. Padahal negara hanya menerima Rp20 triliun per tahun dari pajak sawit.
Adian juga menyoroti dampak kemacetan yang menghabiskan Rp 71 triliun di Jakarta dan sekitarnya saja. “Kalau menghitung kota besar lain, nilainya bisa mencapai Rp 300 triliun,” kata dia.
Ganti Subsidi
Faisal menyebut, pola itu mengungkap ketidakadilan serius dan jelas sangat merugikan masyarakat miskin. Fakta itu mematahkan pendapat bahwa subsidi BBM harus diberikan sebagai bentuk keberpihakan pada masyarakat miskin.
Jika pemerintah serius membantu masyarakat miskin, lebih baik mengalihkan subsidi ke pola lain. Pola itu harus tetap sasaran dan benar-benar diterima masyarakat miskin.
Anggota DPR RI Adian Napitupulu mengungkap hal yang tidak kalah mengejutkan. Ia menaksir, paling tidak Rp 56 triliun subsidi BBM dinikmati perkebunan sawit. Bahkan, nilainya bisa mendekati Rp 147 triliun per tahun.
“Jadi subsidi ini untuk perusahaan atau rakyat? Jangan-jangan yang terima perkebunan besar?” ujarnya.
Perkebunan sawit, yang 332 di antaranya dimiliki perusahaan asing, menikmati subsidi dengan cara membeli solar untuk angkutan hasil panen. Padahal negara hanya menerima Rp20 triliun per tahun dari pajak sawit.
Adian juga menyoroti dampak kemacetan yang menghabiskan Rp 71 triliun di Jakarta dan sekitarnya saja. “Kalau menghitung kota besar lain, nilainya bisa mencapai Rp 300 triliun,” kata dia.
Ganti Subsidi
Faisal menyebut, pola itu mengungkap ketidakadilan serius dan jelas sangat merugikan masyarakat miskin. Fakta itu mematahkan pendapat bahwa subsidi BBM harus diberikan sebagai bentuk keberpihakan pada masyarakat miskin.
Jika pemerintah serius membantu masyarakat miskin, lebih baik mengalihkan subsidi ke pola lain. Pola itu harus tetap sasaran dan benar-benar diterima masyarakat miskin.
Explore More