DPR Sebut Listrik 450 VA Mau Dihapus, Kementerian ESDM: Itu Bukan Kesepakatan!
loading...
A
A
A
Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong produksi listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Jika listrik dari EBT itu masuk pada 2030, kata Said, kemungkinan oversupply listrik yang dihadapi PLN bisa semakin bengkak menjadi 41 GW.
"Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena memang take or pay, harus bayar Rp3 triliun. Maka menurut hemat saya kenapa kita nggak ambil keputusan hari ini dalam sisi kebijakan, yang pertama ini legasi kita bersama. Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA. Kita naikkan saja kebijakannya bahwa untuk yang di bawah garis kemiskin dan rentan minimal 900 VA," katanya.
Menurut dia, penggunaan listrik masyarakat dengan daya listrik 450 VA sudah tidak zaman lagi. Peningkatan daya 450 VA ke 900 VA dan 900 VA ke 1.200 VA juga disebut bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan PLN.
"Kalau dari 450 VA kita naikkan 900 VA kan nggak perlu biaya. PLN tinggal datang otak-atik kotak meteran," kata Said.
"Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena memang take or pay, harus bayar Rp3 triliun. Maka menurut hemat saya kenapa kita nggak ambil keputusan hari ini dalam sisi kebijakan, yang pertama ini legasi kita bersama. Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA. Kita naikkan saja kebijakannya bahwa untuk yang di bawah garis kemiskin dan rentan minimal 900 VA," katanya.
Menurut dia, penggunaan listrik masyarakat dengan daya listrik 450 VA sudah tidak zaman lagi. Peningkatan daya 450 VA ke 900 VA dan 900 VA ke 1.200 VA juga disebut bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan PLN.
"Kalau dari 450 VA kita naikkan 900 VA kan nggak perlu biaya. PLN tinggal datang otak-atik kotak meteran," kata Said.
(uka)
Explore More