Birokrasi Digital Jadi Indikator RI Masuk Peringkat ke-4 Ekonomi Dunia

JAKARTA - Pemerintah memiliki visi mewujudkan birokrasi berkelas dunia di 2024. Digitalisasi birokrasi menjadi indikator penting mewujudkan cita-cita Indonesia masuk 4 besar ekonomi dunia di 2050 mendatang.

"Indonesia di tahun 2050 akan masuk 4 besar ekonomi dunia, jadi harus dipersiapkan sejak dini. Penguatan bukan hanya dari sektor industri dalam negeri, tetapi SDM-nya pun perlu kita siapkan," ujar Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas dalam seminar dalam seminar Super Apps Manajemen Talenta ASN Menuju Birokrasi Berkelas Dunia, di Jakarta, baru-baru ini.



Dia menyampaikan pentingnya integrasi sistem dan kebijakan secara nasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu kunci untuk mendukung tata kelola yang lebih baik. "Saya setuju dengan kalimat tadi, integrasi menjadi salah satu kunci. Antara LAN, BKN, Menpan RB bagaimana mengintegrasikan data dan seterusnya dalam rangka perbaikan manajemen talenta," ujarnya.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan manajemen talenta sebagai salah satu tujuan utama bagaimana pemerintah ke depan. Melalui program digitalisasi super apps manajemen talenta tersebut akan dirumuskan dalam policy brief pelatihan kepemimpinan nasional tingkat pertama tahun ini.

"Ini bertujuan agar kawan-kawan terbiasa memberikan rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief, mengasah daya analisisnya secara sistematis dan juga memberikan masukan terkait persoalan persoalan pemerintahan," kata dia.



Pihaknya berharap hal ini dapat diwujudkan dalam 2 tahun mendatang sebagai ikhtiar bersama menuju 4 besar ekonomi dunia di 2050 mendatang. "Program kajian yang dilakukan kedepannya tidak hanya sekedar menjadi kewajiban, tetapi juga dapat menjadi masukan dan inovasi untuk menemukan sesuatu yang baru," jelasnya.

Terdapat 4 hal yang menjadi isu sentral dalam penerapan manajemen talenta ASN di Indonesia. Pertama, rendahnya penerapan sistem merit yang berpengaruh pada kesiapan instansi dalam mengidentifikasi dan menetapkan jabatan kritikal. Kedua, program ASN Corporate University belum terintegrasi secara nasional, masih diperlukannya kebijakan untuk menjamin retensi talenta serta perlunya penyempurnaan kebijakan penempatan talenta terpadu secara nasional.