Utang Belum Dibayar Pemerintah, BUMN Megap-megap
Jum'at, 03 Juli 2020 - 10:10 WIB
loading...
A
A
A
Tiga anak usaha holding BUMN konstruksi, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, dan PT Hutama Karya, juga menagih utang ke pemerintah. Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Agung Budi Waskito menagih dana talangan pembebasan lahan tol Serang–Panimbang sebesar Rp59,9 miliar.
Sementara itu Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono mencatat pemerintah masih punya utang Rp3,71 triliun. Dana tersebut merupakan dana talangan yang digunakan untuk pembebasan lahan jalan tol yang belum dibayar kepada perseroan.
Adapun PT Hutama Karya (Persero) menagih utang ke pemerintah senilai Rp1,88 triliun. Utang tersebut tercatat sebagai piutang perseroan dari sisa pembayaran pembelian lahan sejak 2016 hingga 2020. “Sampai saat ini ada Rp1,88 triliun yang belum terbayar. Ini dana talangan sejak 2016–2020, jadi sudah ‘ulang tahun’ kelima,” ujar Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto. (Baca juga: Sistem Pendidikan Bermasalah, Mantan Ketua DPR: Nadiem Tidak Profesional)
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mencatat total utang pemerintah terhadap perusahaan pelat merah telah mencapai Rp108,48 triliun. Adapun utang tersebut berasal dari tujuh perusahaan. “Jadi pemerintah punya utang kepada BUMN totalnya sebesar Rp108,48 triliun,” kata Arya dalam diskusi online di Jakarta , Jumat (5/6/2020).
Arya menekankan, pencairan utang pemerintah yang diberikan kepada tujuh BUMN tersebut bukanlah suntikan modal maupun anggaran untuk pemulihan ekonomi. Uang tersebut merupakan pembayaran utang yang akan dicairkan oleh pemerintah kepada BUMN. Arya Sinulingga menyebut bahwa pencairan utang pemerintah kepada perusahaan BUMN masih dalam proses. Pihaknya pun belum bisa memastikan kapan pencairan ini bisa mulai dilakukan. (Lihat videonya: Diduga Gunakan ilmu Kebal, Pencuri Jadi Bulan-bulanan Warga)
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang dianggap lalai karena tidak kunjung membayarkan utang pemerintah kepada BUMN. Menurut Andre, ketika nilai utang tersebut sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun yang sama, harusnya Menkeu segera membayarkannya ke BUMN. Sebab BUMN membutuhkan dana itu untuk bisnis mereka.
“Jangan diulur-ulur. Katanya menteri terbaik, tapi yang ada bukan hanya hobi berutang ke luar negeri, tapi juga ke BUMN kita,” ujar Andre kepada peserta rapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2020). (Rina Anggraeni/Oktiani Endarwati/Sudarsono)
Sementara itu Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono mencatat pemerintah masih punya utang Rp3,71 triliun. Dana tersebut merupakan dana talangan yang digunakan untuk pembebasan lahan jalan tol yang belum dibayar kepada perseroan.
Adapun PT Hutama Karya (Persero) menagih utang ke pemerintah senilai Rp1,88 triliun. Utang tersebut tercatat sebagai piutang perseroan dari sisa pembayaran pembelian lahan sejak 2016 hingga 2020. “Sampai saat ini ada Rp1,88 triliun yang belum terbayar. Ini dana talangan sejak 2016–2020, jadi sudah ‘ulang tahun’ kelima,” ujar Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto. (Baca juga: Sistem Pendidikan Bermasalah, Mantan Ketua DPR: Nadiem Tidak Profesional)
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mencatat total utang pemerintah terhadap perusahaan pelat merah telah mencapai Rp108,48 triliun. Adapun utang tersebut berasal dari tujuh perusahaan. “Jadi pemerintah punya utang kepada BUMN totalnya sebesar Rp108,48 triliun,” kata Arya dalam diskusi online di Jakarta , Jumat (5/6/2020).
Arya menekankan, pencairan utang pemerintah yang diberikan kepada tujuh BUMN tersebut bukanlah suntikan modal maupun anggaran untuk pemulihan ekonomi. Uang tersebut merupakan pembayaran utang yang akan dicairkan oleh pemerintah kepada BUMN. Arya Sinulingga menyebut bahwa pencairan utang pemerintah kepada perusahaan BUMN masih dalam proses. Pihaknya pun belum bisa memastikan kapan pencairan ini bisa mulai dilakukan. (Lihat videonya: Diduga Gunakan ilmu Kebal, Pencuri Jadi Bulan-bulanan Warga)
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang dianggap lalai karena tidak kunjung membayarkan utang pemerintah kepada BUMN. Menurut Andre, ketika nilai utang tersebut sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun yang sama, harusnya Menkeu segera membayarkannya ke BUMN. Sebab BUMN membutuhkan dana itu untuk bisnis mereka.
“Jangan diulur-ulur. Katanya menteri terbaik, tapi yang ada bukan hanya hobi berutang ke luar negeri, tapi juga ke BUMN kita,” ujar Andre kepada peserta rapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2020). (Rina Anggraeni/Oktiani Endarwati/Sudarsono)
(ysw)
Lihat Juga :
