Erick Thohir Singgung Kejelasan Status Penugasan ke BUMN
Rabu, 21 September 2022 - 21:41 WIB
loading...
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai transparansi dan kejelasan status penugasan pemerintah kepada perusahaan pelat merah tidak bisa diabaikan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menilai transparansi dan kejelasan status penugasan pemerintah kepada perusahaan pelat merah tidak bisa diabaikan. Dia khawatir pemerintah justru memberikan penugasan kepada BUMN yang tidak sehat secara keuangan.
Dia pun menyarankan, agar setiap penugasan yang diberikan kepada BUMN harus transparan, terukur, dan melibatkan kementerian teknis terkait. Baca Juga: Holding BUMN Pangan Raih Pendapatan Rp6,6 Triliun di Semester I
"Kita mau pastikan mekanismenya ini terlihat secara transparan. Jangan hanya penugasan yang akhirnya nantinya korporasi BUMN yang tidak sehat, apalagi yang disayangkan kalau tidak tepat sasaran," ujar Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (21/9/2022).
Saat ini Erick terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait dengan penugasan kepada BUMN di sektor pangan.
"Program Makmur itu sudah berjalan dengan baik, sekarang sudah tembus 250.000 hektar yang terdiri atas sawit, gula, padi, dan jagung, tentu diarahkan untuk meng-offtake (menyerap) ini," katanya.
Baca Juga: Erick Thohir Tak Terima Jika PMN BUMN Dipandang Negatif
Dia mengatakan langkah holding BUMN pangan menyerap hasil produksi petani juga meliputi sektor kedelai. Erick mencatat produktivitas kedelai sangat rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan permintaan yang meningkat 2% setiap tahunnya.
Erick Thohir menyebut peningkatan produktivitas dan kepastian serapan akan menekan tingginya impor kedelai yang selama ini terjadi. "Ini ada keseimbangan yang harus kita jaga," tutur dia.
Mantan Bos Inter Milan itu juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dalam mendorong BUMN agar bisa menyerap hasil produksi petani seperti jagung, padi, dan kedelai.
Untuk itu, Erick berharap ada tambahan penyertaan modal negara (PMN) 2023 sebesar Rp 7,88 triliun, yang salah satunya dialokasikan untuk penguatan sektor pangan melalui holding BUMN pangan atau ID Food.
"Pangan ini menjadi salah satu prioritas yang harus bisa dipastikan pendanaannya cukup karena memang ini merupakan fundamental pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan kesejahteraan masyarakat," ujar Erick Thohir.
Dia pun menyarankan, agar setiap penugasan yang diberikan kepada BUMN harus transparan, terukur, dan melibatkan kementerian teknis terkait. Baca Juga: Holding BUMN Pangan Raih Pendapatan Rp6,6 Triliun di Semester I
"Kita mau pastikan mekanismenya ini terlihat secara transparan. Jangan hanya penugasan yang akhirnya nantinya korporasi BUMN yang tidak sehat, apalagi yang disayangkan kalau tidak tepat sasaran," ujar Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (21/9/2022).
Saat ini Erick terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait dengan penugasan kepada BUMN di sektor pangan.
"Program Makmur itu sudah berjalan dengan baik, sekarang sudah tembus 250.000 hektar yang terdiri atas sawit, gula, padi, dan jagung, tentu diarahkan untuk meng-offtake (menyerap) ini," katanya.
Baca Juga: Erick Thohir Tak Terima Jika PMN BUMN Dipandang Negatif
Dia mengatakan langkah holding BUMN pangan menyerap hasil produksi petani juga meliputi sektor kedelai. Erick mencatat produktivitas kedelai sangat rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan permintaan yang meningkat 2% setiap tahunnya.
Erick Thohir menyebut peningkatan produktivitas dan kepastian serapan akan menekan tingginya impor kedelai yang selama ini terjadi. "Ini ada keseimbangan yang harus kita jaga," tutur dia.
Mantan Bos Inter Milan itu juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dalam mendorong BUMN agar bisa menyerap hasil produksi petani seperti jagung, padi, dan kedelai.
Untuk itu, Erick berharap ada tambahan penyertaan modal negara (PMN) 2023 sebesar Rp 7,88 triliun, yang salah satunya dialokasikan untuk penguatan sektor pangan melalui holding BUMN pangan atau ID Food.
"Pangan ini menjadi salah satu prioritas yang harus bisa dipastikan pendanaannya cukup karena memang ini merupakan fundamental pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan kesejahteraan masyarakat," ujar Erick Thohir.
(akr)
Lihat Juga :
