Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Dampak Kelebihan Pasokan Listrik, Ketua Banggar: 1 GW PLN Harus Bayar Rp3 Triliun
loading...
Kelebihan pasokan listrik sangat membebani PLN. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, kondisi kelebihan pasokan daya listrik PT PLN (Persero) masih akan terus terjadi. Surplus listrik PLN dalam jumlah besar seiring dengan masih berlanjutnya mega-proyek penambahan kapasitas listrik di dalam negeri.
"Cukup banyak ya karena masih banyak pembangkit baru yang masuk program dulu, yang dalam konstruksi akan selesai. Ini akan jadi tambahan," beber Arifin di Gedung DPR, Kamis (22/9/2022).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM per April 2021, penyelesaian pembangkit telah mencapai 10.069 megawatt (MW) atau telah meningkat 107 MW dibandingkan dengan akhir 2022 sebesar 9.931 MW.
Pada periode tersebut tercatat sebanyak 418 unit PLTU sudah berkontrak atau telah meneken perjanjian jual beli listrik (PPA). Sebanyak 218 unit PLTU dengan kapasitas 10.069 MW atau setara dengan 28% telah beroperasi, 91 unit dengan kapasitas 17.964 MW atau setara dengan 50% telah berkontrak dan sedang memasuki tahap konstruksi, sedangkan 43 unit dengan kapasitas 6.228 MW atau setara dengan 18% telah berkontrak namun belum konstruksi.
Sementara itu, sebanyak 54 unit dengan kapasitas 1.563 MW atau 4,4%masih belum berkontrak. Rinciannya 29 unit PLTU berkapasitas 724 MW masih dalam tahap perencanaan, sedangkan 25 unit berkapasitas 839 MW masih dalam tahap pengadaan. Dalam perkembangan terbaru, jumlah PLTU yang termasuk dalam program 35 GW yang beroperasi hingga kuartal II-2022 telah mencapai 39%.
Sebagaimana diketahui, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan program pembangunan pembangkit listrik 35 GW yang dicanangkan pemerintah telah membuat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami kelebihan listrik (oversupply) hingga 6 gigawatt (GW).
"Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena memang take or pay, harus bayar 1 GW Rp3 triliun. Bermanis-manis juga bayar Rp3 triliun, senyum Rp3 triliun, merengut Rp3 triliun, itu tidak bisa diapa-apain wajib bayar saja Rp3 triliun," kata Said Abdullah.
Rp3 triliun baru untuk 1 GW. Kalo GW ya Rp18 triliun yang harus ditanggung PLN.
"Cukup banyak ya karena masih banyak pembangkit baru yang masuk program dulu, yang dalam konstruksi akan selesai. Ini akan jadi tambahan," beber Arifin di Gedung DPR, Kamis (22/9/2022).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM per April 2021, penyelesaian pembangkit telah mencapai 10.069 megawatt (MW) atau telah meningkat 107 MW dibandingkan dengan akhir 2022 sebesar 9.931 MW.
Pada periode tersebut tercatat sebanyak 418 unit PLTU sudah berkontrak atau telah meneken perjanjian jual beli listrik (PPA). Sebanyak 218 unit PLTU dengan kapasitas 10.069 MW atau setara dengan 28% telah beroperasi, 91 unit dengan kapasitas 17.964 MW atau setara dengan 50% telah berkontrak dan sedang memasuki tahap konstruksi, sedangkan 43 unit dengan kapasitas 6.228 MW atau setara dengan 18% telah berkontrak namun belum konstruksi.
Sementara itu, sebanyak 54 unit dengan kapasitas 1.563 MW atau 4,4%masih belum berkontrak. Rinciannya 29 unit PLTU berkapasitas 724 MW masih dalam tahap perencanaan, sedangkan 25 unit berkapasitas 839 MW masih dalam tahap pengadaan. Dalam perkembangan terbaru, jumlah PLTU yang termasuk dalam program 35 GW yang beroperasi hingga kuartal II-2022 telah mencapai 39%.
Sebagaimana diketahui, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan program pembangunan pembangkit listrik 35 GW yang dicanangkan pemerintah telah membuat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami kelebihan listrik (oversupply) hingga 6 gigawatt (GW).
Baca Juga
"Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena memang take or pay, harus bayar 1 GW Rp3 triliun. Bermanis-manis juga bayar Rp3 triliun, senyum Rp3 triliun, merengut Rp3 triliun, itu tidak bisa diapa-apain wajib bayar saja Rp3 triliun," kata Said Abdullah.
Rp3 triliun baru untuk 1 GW. Kalo GW ya Rp18 triliun yang harus ditanggung PLN.
(uka)
Explore More