Listriki 83.000 Rumah Tangga Miskin, Kementerian ESDM Siapkan Rp201 Miliar
Jum'at, 23 September 2022 - 18:20 WIB
loading...
Kementerian ESDM menyiapkan dana Rp201,65 untuk melistriki 83.000 rumah tangga miskin. Foto/Dok SINDOnews/Eko Purwanto
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan pagu anggaran di tahun 2023 sebesar Rp 1,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
“Pagu kegiatan infrastruktur tahun anggaran tahun 2023 menjadi sebesar Rp1,67 triliun dari sebelumnya hasil Raker sebesar Rp1,86 trilun,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, dikutip Jumat (23/9/2022).
Menurut dia, pagu anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa pembangunan infrastruktur termasuk meningkatkan jumlah bantuan sambungan listrik baru untuk masyarakat kurang mampu menjadi 83.000 rumah tangga (RT) pada tahun 2023. “Jumlah ini meningkat sebanyak 3.000 rumah dari tahun sebelumnya sebanyak 80.000 rumah,” tuturnya.
Dari anggaran infrastruktur yang tersedia, pemerintah bersama Komisi VII DPR sepakat untuk meningkatkan volume dan anggaran untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari tahun anggaran sebelumnya, 2022 sebesar 80.000 menjadi 83.000 pada tahun anggaran mendatang, 2023 dengan total anggaran Rp201,6 miliar.
"Bantuan pasang baru listrik untuk masyarakat kurang mampu sebanyak 83.000 rumah dengan total anggaran Rp201,65 miliar," lanjut Arifin.
Baca juga: Menteri ESDM: Anggaran Subsidi Bakal Ditambah untuk Program Kompor Listrik
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pembagian koverter kit untuk nelayan dan petani, bantuan pasang baru listrik (BPBL), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Surya /PLT Mikro Hidro, Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya (PJU-TS), Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) dan pembagian modern clean energy cooking services.
Rapat Kerja yang dipimpin Bambang Haryadi itu juga menyepakati anggaran pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpadu/Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di daerah 3T sebanyak 12 unit dengan anggaran sebesar Rp94,44 milIar dan meningkatkan pembangunan PJU-TS menjadi 31.072 unit dengan pagu anggaran Rp500,45 milIar.
Menteri ESDM memastikan pihaknya akan berkomitmen untuk segera melaksanakan proses lelang pra DIPA agar segera dapat dilaksanakan pembangunanannya sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya.
"Tambahan belanja sebesar Rp4,4 miliar tersebut sepenuhnya digunakan untuk infrastruktur bagi masyarakat. Komitmen kami untuk segera melaksanakan proses pengadaan infrastruktur tersebut di tahun 2022 melalui lelang pra DIPA sehingga awal tahun 2023 sudah dapat berjalan dan masyarakat segera dapat memperoleh manfaatnya," kata Arifin.
Baca juga: 5 Rekomendasi Sepeda Lipat Terbaik, Nomor 4 Gunakan Teknologi Listrik
Sebagai informasi, BPBL adalah bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu yang meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangannya, biaya sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan baru ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan pengisian token listrik perdana.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2022 Tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu yang diteken pada 21 Januari 2022.
Dalam peraturan tersebut juga diatur para penerima bantuan BPBL merupakan rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero) dan berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PT PLN (Persero) tanpa dilakukan perluasan jaringan.
“Pagu kegiatan infrastruktur tahun anggaran tahun 2023 menjadi sebesar Rp1,67 triliun dari sebelumnya hasil Raker sebesar Rp1,86 trilun,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, dikutip Jumat (23/9/2022).
Menurut dia, pagu anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa pembangunan infrastruktur termasuk meningkatkan jumlah bantuan sambungan listrik baru untuk masyarakat kurang mampu menjadi 83.000 rumah tangga (RT) pada tahun 2023. “Jumlah ini meningkat sebanyak 3.000 rumah dari tahun sebelumnya sebanyak 80.000 rumah,” tuturnya.
Dari anggaran infrastruktur yang tersedia, pemerintah bersama Komisi VII DPR sepakat untuk meningkatkan volume dan anggaran untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari tahun anggaran sebelumnya, 2022 sebesar 80.000 menjadi 83.000 pada tahun anggaran mendatang, 2023 dengan total anggaran Rp201,6 miliar.
"Bantuan pasang baru listrik untuk masyarakat kurang mampu sebanyak 83.000 rumah dengan total anggaran Rp201,65 miliar," lanjut Arifin.
Baca juga: Menteri ESDM: Anggaran Subsidi Bakal Ditambah untuk Program Kompor Listrik
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pembagian koverter kit untuk nelayan dan petani, bantuan pasang baru listrik (BPBL), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Surya /PLT Mikro Hidro, Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya (PJU-TS), Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) dan pembagian modern clean energy cooking services.
Rapat Kerja yang dipimpin Bambang Haryadi itu juga menyepakati anggaran pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpadu/Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di daerah 3T sebanyak 12 unit dengan anggaran sebesar Rp94,44 milIar dan meningkatkan pembangunan PJU-TS menjadi 31.072 unit dengan pagu anggaran Rp500,45 milIar.
Menteri ESDM memastikan pihaknya akan berkomitmen untuk segera melaksanakan proses lelang pra DIPA agar segera dapat dilaksanakan pembangunanannya sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya.
"Tambahan belanja sebesar Rp4,4 miliar tersebut sepenuhnya digunakan untuk infrastruktur bagi masyarakat. Komitmen kami untuk segera melaksanakan proses pengadaan infrastruktur tersebut di tahun 2022 melalui lelang pra DIPA sehingga awal tahun 2023 sudah dapat berjalan dan masyarakat segera dapat memperoleh manfaatnya," kata Arifin.
Baca juga: 5 Rekomendasi Sepeda Lipat Terbaik, Nomor 4 Gunakan Teknologi Listrik
Sebagai informasi, BPBL adalah bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu yang meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangannya, biaya sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan baru ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan pengisian token listrik perdana.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2022 Tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu yang diteken pada 21 Januari 2022.
Dalam peraturan tersebut juga diatur para penerima bantuan BPBL merupakan rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero) dan berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PT PLN (Persero) tanpa dilakukan perluasan jaringan.
(ind)
Lihat Juga :
