Kerja Nyata Atasi Perubahan Iklim Turut Mencegah Kemiskinan

JAKARTA - Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan tetapi juga menyasar sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Mengutip laporan Bank Dunia, perubahan iklim dapat menyebabkan 68-132 juta orang hidup dalam kemiskinan pada 2030. Perkiraan ini bergantung pada tingkat keparahan dampak perubahan iklim di daerah masing-masing.

Sebab itu, mitigasi perubahan iklim perlu diarahkan pada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Sejumlah pihak pun menyerukan agar semakin peduli terhadap mitigasi perubahan iklim mencegah dampak yang kian nyata.

DPP BMI menginstruksikan kepada jajaran terutama bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, agar bergotong-royong menyelenggarakan program yang bersifat menjaga kelestarian bumi. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP BMI Allana Abdullah dalam kegiatan Merawat Pertiwi untuk memperingati Hari Ozon Sedunia (World Ozon Day) di Kepulauan Seribu.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan kegiatan bersih-bersih pantai, pelepasan tukik, penanaman dan transplantasi terumbu karang, penanaman mangrove, serta pengibaran bendera di bawah laut. Selain itu, BMI juga melakukan pembagian sembako kepada masyarakat dan mengunjungi UMKM perajin olahan buah sukun.

"Kami dari BMI mengajak semua pihak untuk proaktif memulihkan lapisan ozon dan mencegah pemanasan global, antara lain dengan mentaati ketentuan Protokol Montreal, meningkatkan efisiensi energi, dan menciptakan teknologi yang ramah ozon dan ramah iklim," ucap Allana.



Protokol Montreal adalah sebuah traktat internasional dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat, yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon atau bahan perusak ozon (BPO) seperti Hydrofluorocarbon (HFC).

Menurut Allana, bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kegiatan "Merawat Pertiwi" diharapkan dapat menggugah generasi muda untuk mengambil langkah yang sama. Apalagi Indonesia negara maritim yang dikenal memiliki lebih dari 17 ribu pulau.

“Sebagai negara kepulauan, kita sangat concern isu perubahan iklim dengan kenaikan suhu bumi, karena akan berpengaruh langsung sangat luas dan multisektoral pada kita, antara lain bencana alam dan ketahanan pangan,” sambungnya.

Allana sepakat pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelum ini menyebut, perubahan iklim merupakan tantangan nyata bagi semua pihak. Perubahan iklim juga ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerja sama, kolaborasi global merupakan kunci.

Saat berbicara pada KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26 pada awal November 2021 lalu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim.



Mengutip World Meteorological Organization, perubahan iklim dan dampaknya pada 2021 semakin memburuk. Tahun 2021 mencatatkan suhu terpanas selama tujuh tahun terakhir. Kondisi ini merupakan tantangan nyata. Menanggulangi dampak dari perubahan iklim menjadi isu prioritas dan menuntut kerjasama global seusai melewati pandemi Covid-19.

"Kami mendukung langkah dan kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan hidup ini, dan khususnya mengapresiasi para pemimpin G20 agar terus mencapai kesepakatan pencegahan pemanasan global," kata Allana Abdullah.