Memberangus Kemiskinan Ekstrem dengan Data Sakti
loading...
Data P3KE diharapkan bisa membuat penanganan kemiskinan ekstrem tepat sasaran. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, agar berbagai program buat masyarakat miskin ekstrem tepat sasaran, pemerintah menyediakan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Dia menjelaskan bahwa data P3KE tersebut berbentuk data by name by address yang sudah diverifikasi dan di-crosscheck dengan berbagai sumber data yang sudah ada, seperti data BKKBN, DTKS, data kependudukan Kemendagri, dan data lainnya dari BPS.
"Dengan data by name by address, dan data per desa, maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran. Tidak ada lagi intervensi yang dilakukan khususnya oleh pemerintah pusat dan pemda maupun dari anggaran dana desa yang meleset dan di luar sasaran," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (3/10/2022).
Muhadjir berharap, dengan adanya data P3KE, program dan kebijakan intervensi kemiskinan ekstrem di daerah bisa akurat dan tepat sasaran menjangkau masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan.
Lebih lanjut, Menko PMK juga meminta pemerintah daerah untuk terus mengawal dan mengecek langsung data kemiskinan di lapangan, supaya mereka yang terjebak kemiskinan bisa mendapatkan intervensi terbaik dari pemerintah.
"Kita harapkan gubernur, bupati, wali kota, masing-masing pemerintah daerah untuk betul-betul mengawal day to day, dari hari ke hari. Untuk memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar, tercatat sebagai keluarga miskin betul-betul diintervensi dari berbagai penjuru, dengan semua sumber daya yang ada," ungkapnya.
Ia juga meminta kepada pemda untuk terus melakukan pemantauan dan penyesuaian apabila ada tambahan penduduk miskin ekstrem baru. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pemenuhan target Presiden yakni 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 bisa terealisasi.
"Sehingga target Presiden pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa selesai," pungkasnya.
Dia menjelaskan bahwa data P3KE tersebut berbentuk data by name by address yang sudah diverifikasi dan di-crosscheck dengan berbagai sumber data yang sudah ada, seperti data BKKBN, DTKS, data kependudukan Kemendagri, dan data lainnya dari BPS.
"Dengan data by name by address, dan data per desa, maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran. Tidak ada lagi intervensi yang dilakukan khususnya oleh pemerintah pusat dan pemda maupun dari anggaran dana desa yang meleset dan di luar sasaran," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (3/10/2022).
Muhadjir berharap, dengan adanya data P3KE, program dan kebijakan intervensi kemiskinan ekstrem di daerah bisa akurat dan tepat sasaran menjangkau masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan.
Lebih lanjut, Menko PMK juga meminta pemerintah daerah untuk terus mengawal dan mengecek langsung data kemiskinan di lapangan, supaya mereka yang terjebak kemiskinan bisa mendapatkan intervensi terbaik dari pemerintah.
"Kita harapkan gubernur, bupati, wali kota, masing-masing pemerintah daerah untuk betul-betul mengawal day to day, dari hari ke hari. Untuk memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar, tercatat sebagai keluarga miskin betul-betul diintervensi dari berbagai penjuru, dengan semua sumber daya yang ada," ungkapnya.
Ia juga meminta kepada pemda untuk terus melakukan pemantauan dan penyesuaian apabila ada tambahan penduduk miskin ekstrem baru. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pemenuhan target Presiden yakni 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 bisa terealisasi.
"Sehingga target Presiden pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa selesai," pungkasnya.
(uka)
Explore More