Ekspor Listrik Dianggap Bisa Tumbuhkan Pasar EBT
Selasa, 11 Oktober 2022 - 07:43 WIB
loading...
Pemerintah disarankan tidak melarang ekspor listrik. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah kalangan mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak melarang ekspor listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik energi baru terbarukan ( EBT ). Ada beberapa alasan yang bisa dipertimbangkan pemerintah untuk tidak melarangnya.
Baca juga: Surplus Daya Listrik, Kementerian ESDM: Daripada Dikeluhkan, Disyukuri Saja
Pertama, sumber daya EBT di Indonesia sangat berlimpah sebab berdasarkan catatan Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi listrik dari EBT sebesar 3.600 gigawatt (GW). Angka tersebut sangat cukup bahkan berlebih karena target pengembangan pembangkit EBT hanya 700 GW hingga tahun 2060.
Alasan kedua, jika pemerintah bisa mengekspor listrik EBT sebenarnya dapat mendorong maturity atau kematangan dari pasar EBT Indonesia karena selama ini hanya bergantung kepada PLN sebagai single offtaker.
"Kalau mau mengembangkan EBT tergantung kepada PLN bisa beli atau enggak, ini jadi masalah. Jadi lambat karena alasannya macam-macam," kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, usai konferensi pers ISEW 2022, dikutip Selasa (11/10/2022).
Fabby meminta jika ada negara lain yang ingin membeli pasokan listrik EBT, pemerintah tidak melarangnya karena kematangan pasar EBT bisa meningkatkan pertumbuhan pasar. Selain itu jika ada larangan bisa saja membuat para investor melihat risiko investasi EBT di Indonesia semakin turun.
Baca juga: Surplus Daya Listrik, Kementerian ESDM: Daripada Dikeluhkan, Disyukuri Saja
Pertama, sumber daya EBT di Indonesia sangat berlimpah sebab berdasarkan catatan Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi listrik dari EBT sebesar 3.600 gigawatt (GW). Angka tersebut sangat cukup bahkan berlebih karena target pengembangan pembangkit EBT hanya 700 GW hingga tahun 2060.
Alasan kedua, jika pemerintah bisa mengekspor listrik EBT sebenarnya dapat mendorong maturity atau kematangan dari pasar EBT Indonesia karena selama ini hanya bergantung kepada PLN sebagai single offtaker.
"Kalau mau mengembangkan EBT tergantung kepada PLN bisa beli atau enggak, ini jadi masalah. Jadi lambat karena alasannya macam-macam," kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, usai konferensi pers ISEW 2022, dikutip Selasa (11/10/2022).
Fabby meminta jika ada negara lain yang ingin membeli pasokan listrik EBT, pemerintah tidak melarangnya karena kematangan pasar EBT bisa meningkatkan pertumbuhan pasar. Selain itu jika ada larangan bisa saja membuat para investor melihat risiko investasi EBT di Indonesia semakin turun.
Lihat Juga :
