Mendag Ditelepon Jokowi 2 Kali, Ingatkan Harga Beras Jangan Naik

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku telah dua kali dihubungi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait upaya menjaga harga beras agar tidak mengalami kenaikan.

"Mikirin harga beras naik hari ini, dua kali dapat telepon kalau bisa harga beras jangan naik kata pak Presiden," ungkap Mendag di sela konferensi pers Jakarta Muslim Fashion Week 2023 di Gedung Auditorium Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2022).

Mendag mengungkapkan, Kepala Negara juga memerintahkan kepadanya untuk menjaga ketersediaan pangan dengan harga terjangkau.

"Perintah bapak presiden kepada saya, Kementerian Perdagangan harus menjaga harga pangan tersedia, harga terjangkau. Terutama sembilan bahan pokok beras, telur, ayam, cabai, daging, harga harus stabil tidak boleh naik," tuturnya.



Menurut Mendag, salah satu penyebab yang mendorong harga beras naik adalah kenaikan harga gabah. Selain itu, saat ini pihak swasta membeli gabah dengan harga tinggi.

"Memang hari-hari ini harga gabah naik karena berebut dengan swasta. Sementara Bulog itu patokannya HET (harga eceran tertinggi), jadi ditentukan harganya misalkan gabah hanya boleh beli Rp4.200, nah swastanya bisa Rp5.000, ya Bulog nggak bisa beli. Otomatis produk jadinya (beras) juga naik," bebernya.



Sebelumnya, presiden Jokowi mengingatkan jika terjadi inflasi, terutama harga pangan naik, maka tingkat kemiskinan di daerah juga ikut naik. Adapun harga bahan pangan yang perlu dipantau adalah beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia.

"Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak Ibu sekalian naik, meski hanya Rp200 atau Rp500 perak, segera diintervensi karena menyangkut kemiskinan di provinsi, kabupaten dan di kota yang Bapak Ibu pimpin akan langsung bisa naik angka kemiskinannya," kata Jokowi saat pembahasan pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah secara hybrid, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022).



Presiden pun meminta kepala daerah untuk melakukan intervensi dan juga mulai mencatat data pasokan pangan serta menyiapkan dana untuk menekan inflasi.