BRI Salurkan KUR Rp56 Triliun kepada UMKM Terdampak Covid-19

JAKARTA - Bank BRI mendukung upaya penyelamatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi Covid-19, salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditargetkan mencapai Rp120 triliun.

Dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan, selama pandemi Covid-19 pihaknya melakukan tiga langkah strategis.

Langkah-langkah tersebut antara lain penyelamatan pelaku UMKM, implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan tetap menyalurkan kredit UMKM selama pandemi Covid-19.

"Selama lima bulan pandemi ini, Bank BRI sudah menyalurkan KUR sebesar Rp56 triliun, dari target sebesar Rp120 triliun. Kami optimis, KUR akan tersalurkan seluruhnya hingga akhir tahun," ucap Supari di Jakarta, Senin (6/7/2020). (Baca juga : Sukses Capai Target, Kuota KUR BRIsyariah Ditambah Rp1,5 Triliun )

Bagi Supari, ketika aktivitas ekonomi masyarakat sudah kembali menggeliat, UMKM harus ditopang dengan permodalan baru. "Kita akan mengimplementasikan seluruh kebijakan PEN. Salah satunya, subsidi bunga untuk memperpanjang napas usaha UMKM," ucapnya.

Begitu juga dengan skema penjaminan yang nantinya diperuntukkan untuk akselerasi recoveri usaha milik UMKM. "Bank BRI akan terus mendampingi dan memberdayakan UMKM. Bahkan, ketika nasabah melakukan perubahan usaha dari offline ke online dengan tujuan efisiensi," tandas Supari.

Dia meyakini, langkah BRI ke depan akan lebih cepat lagi dalam proses akselerasi implementasi kebijakan PEN. "Selama Mei-Juni 2020 kita sudah menyelamatkan sebanyak 2,7 juta UMKM dengan nilai kredit sebesar Rp110 triliun," tambah Supari.

Sementara itu, Sekretaris Kemenkop UKM Rully Indrawan mengatakan, hingga saat ini baru ada empat bank yang telah mengajukan klaim atas dana talangan dalam program PEN untuk sektor UMKM. Keempat bank tersebut adalah Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BPD Kaltimtara.

"Sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) kami terus mendorong agar bank-bank penyalur KUR agar segera melakukan klaim ke pemerintah," kata Rully.

Pasalnya, jika tidak ada klaim yang diajukan, akan terjadi keterlambatan pembayaran pemerintah atas biaya-biaya yang dikeluarkan bank penyalur.

"Sementara Presiden Joko Widodo secara tegas meminta agar Kementerian dan Lembaga (K/L) mempercepat realisasi dan pencairan dana PEN khusus KUMKM yang dipatok sebesar Rp123,46 triliun," pungkasnya.