IPC Tangkap Peluang Peningkatan Lalu Lintas Kapal di Selat Sunda

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC siap menangkap potensi peningkatan trafik Selat Sunda yang bisa menjadi jalur alternatif perdagangan ke Asia Barat dan Eropa atau sebaliknya, yang selama ini lebih banyak mengandalkan Selat Malaka. Pemberlakuan Traffic Separation Scheme (TSS) atau Bagan Pemisah Alur Laut mulai 1 Juli 2020 diyakini akan meningkatkan lalu lintas kapal di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Tujuan utama penerapan TSS memang untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Sunda sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan Selat Lombok sebagai ALKI II. Namun lebih dari itu, IPC melihat adanya peluang ekonomi dari pemberlakuan TSS,” kata Direktur Utama IPC Arif Suhartono dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin. (Baca: Pelaku UMKM Mulai Rasakan Manfaat Program PEN)

Menurutnya, penerapan Bagan Pemisah Alur Laut akan membuat trafik kapal di Selat Sunda semakin teratur. Dengan demikian, waktu tempuh pelayaran semakin cepat sehingga hal ini menguntungkan pihak pelayaran.

“Ke depan Selat Sunda berpotensi menjadi jalur alternatif kapal barang dari Tanjung Priok ke Asia dan Eropa, dengan menyusuri pesisir barat Sumatera. Apalagi trafik di Selat Malaka semakin padat,” kata Arif.

Pelabuhan Tanjung Priok, katanya, siap menjadi pelabuhan hub internasional. Apalagi sejak tiga tahun terakhir terminal-terminal peti kemas di Tanjung Priok rutin melayani kapal-kapal besar berkapasitas di atas 10.000 TEUs.

“Sekarang sudah ada sejumlah direct call (rute pelayaran langsung) dari Priok ke berbagai tujuan, antara lain Amerika, Eropa, Australia, China, dan beberapa negara Asia Timur,” katanya. (Baca: UMKM Jadi Kekuatan Kebangkitan Ekonomi di Jawa Tengah)

Sementara itu, Direktur The National Maritime Institute, Siswanto Rusdi, sependapat bahwa implementasi Bagan Pemisah Alur Laut (TSS) akan meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Sunda dan Selat Lombok. Namun, menurutnya, sebelum TSS diterapkan dalam waktu dekat, Kementerian Perhubungan harus sudah memastikan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk teknologi yang akan digunakan.

“Kemenhub juga harus memastikan koordinasi dalam pelaksanaannya, mengingat masih ada dualisme kewenangan dalam hal penegakan aturan keselamatan dan keamanan laut. Ada Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP),” ujarnya. (Lihat videonya: Kapal Tak Bisa sandar, Sapi Dlempar ke Laut)

Mengenai peran Tanjung Priok sebagai pelabuhan hub internasional, Siswanto juga melihat potensi tersebut. Menurutnya, Pelabuhan Tanjung Priok memiliki infrastruktur dan teknologi memadai untuk melayani kapal-kapal besar dari mancanegara. (Sudarsono)