Soal Ancaman Resesi, Pemerintah Diminta Jangan Menakut-nakuti Masyarakat
Minggu, 30 Oktober 2022 - 07:29 WIB
loading...
Pemerintah harus melakukan penyampaian informasi soal resesi secara tepat. Foto/express.co.uk
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti sikap pemerintah yang terkesan menakut-menakuti masyarakat soal ancaman resesi 2023. Selama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap sering kali menggembar-gemborkan risiko resesi yang mengintai ekonomi global, termasuk Indonesia.
Baca juga: Hary Tanoesoedibjo Optimistis Indonesia Mampu Hadapi Ancaman Resesi Global
Bhima menyebut, ada dua segmentasi masyarakat yang perlu dibedakan untuk diberitahu soal ancaman resesi, dan cara menyikapinya. Pertama, kelompok kelas menengah ke bawah, kedua adalah kelompok kelas menengah ke atas.
"Boleh ingetin, tapi jangan ditakut-takuti. Kita itu punya dua kelompok masyarakat, cara menyikapinya berbeda," ujar Bhima di acara Workshop Jurnalisme Ekonomi Celios Jelang KTT G20, Yogyakarta, Sabtu (29/10/2022).
Menurut dia, untuk segmentasi masyarakat kelas menengah ke bawah, perlu didorong untuk segera melunasi utang karena suku bunga akan semakin naik. Sebab jika uang yang dimiliki dihambur untuk belanja, maka itu akan memperparah ancaman resesi tahun depan.
"Tahun depan memang ada resesi, tapi masyarakat kelas menengah bawah ini perlu diberi tahu kalau punya utang, lunasi sekarang karena suku bunga akan makin naik. Artinya, lifestyle jangan buat gaya-gayaan," terang Bhima.
Sementara untuk masyarakat menengah ke atas, lanjutnya, baiknya didorong untuk lebih berkontribusi dengan meningkatkan daya beli lebih tinggi lagi. Karena, kata Bhima, 40% lebih total konsumsi rumah tangga dikuasai oleh 20% orang terkaya di Indonesia.
"Nanti kalau misalnya resesi benar terjadi, maka akan terjadi kekacauan. Orang yang enggak punya uang, tapi dibilangin kalau tahun depan optimis, kalau begitu masyarakat kelas bawah bisa langsung menghamburkan uangnya. Langsung belanja mereka cari baju dll. Maka dari itu, pemberian informasi berdasarkan segmentasi itu penting," jelas Bhima.
Oleh karena itu, dia bilang, penting bagi pemerintah membuat paket kebijakan untuk mengantisipasi resesi. Pasalnya, Bhima menilai, jika pemerintah menggunakan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sudah tidak tepat lagi. Sebab itu lebih cocok untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Jadi pemerintah jangan cuma nakut-nakutin aja. Tapi buatlah paket kebijakan untuk mengantisipasi resesi," tukasnya.
Sementara itu, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak menakut-nakuti masyarakat terkait arah perekonomian tahun depan yang suram. Sebab, menurut dia, dengan memberikan pernyataan beratnya tantangan ekonomi di tahun depan tak akan memberikan solusi, justru membuat masyarakat makin khawatir.
Baca juga: Kisah Pertempuran Terberat di Natarbora, Dikepung Fretilin hingga 3 Anggota TNI Gugur
"Karena itu saya bilang pada Sri Mulyani jangan takut-takut orang tahun depan akan kiamat. Saya telepon jangan begitu, jangan kasih takut semua orang. Ini negeri luas tidak semuanya (krisis), kalau ada masalah, hadapi, kita jangan takut," ujarnya.
Baca juga: Hary Tanoesoedibjo Optimistis Indonesia Mampu Hadapi Ancaman Resesi Global
Bhima menyebut, ada dua segmentasi masyarakat yang perlu dibedakan untuk diberitahu soal ancaman resesi, dan cara menyikapinya. Pertama, kelompok kelas menengah ke bawah, kedua adalah kelompok kelas menengah ke atas.
"Boleh ingetin, tapi jangan ditakut-takuti. Kita itu punya dua kelompok masyarakat, cara menyikapinya berbeda," ujar Bhima di acara Workshop Jurnalisme Ekonomi Celios Jelang KTT G20, Yogyakarta, Sabtu (29/10/2022).
Menurut dia, untuk segmentasi masyarakat kelas menengah ke bawah, perlu didorong untuk segera melunasi utang karena suku bunga akan semakin naik. Sebab jika uang yang dimiliki dihambur untuk belanja, maka itu akan memperparah ancaman resesi tahun depan.
"Tahun depan memang ada resesi, tapi masyarakat kelas menengah bawah ini perlu diberi tahu kalau punya utang, lunasi sekarang karena suku bunga akan makin naik. Artinya, lifestyle jangan buat gaya-gayaan," terang Bhima.
Sementara untuk masyarakat menengah ke atas, lanjutnya, baiknya didorong untuk lebih berkontribusi dengan meningkatkan daya beli lebih tinggi lagi. Karena, kata Bhima, 40% lebih total konsumsi rumah tangga dikuasai oleh 20% orang terkaya di Indonesia.
"Nanti kalau misalnya resesi benar terjadi, maka akan terjadi kekacauan. Orang yang enggak punya uang, tapi dibilangin kalau tahun depan optimis, kalau begitu masyarakat kelas bawah bisa langsung menghamburkan uangnya. Langsung belanja mereka cari baju dll. Maka dari itu, pemberian informasi berdasarkan segmentasi itu penting," jelas Bhima.
Oleh karena itu, dia bilang, penting bagi pemerintah membuat paket kebijakan untuk mengantisipasi resesi. Pasalnya, Bhima menilai, jika pemerintah menggunakan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sudah tidak tepat lagi. Sebab itu lebih cocok untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Jadi pemerintah jangan cuma nakut-nakutin aja. Tapi buatlah paket kebijakan untuk mengantisipasi resesi," tukasnya.
Sementara itu, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak menakut-nakuti masyarakat terkait arah perekonomian tahun depan yang suram. Sebab, menurut dia, dengan memberikan pernyataan beratnya tantangan ekonomi di tahun depan tak akan memberikan solusi, justru membuat masyarakat makin khawatir.
Baca juga: Kisah Pertempuran Terberat di Natarbora, Dikepung Fretilin hingga 3 Anggota TNI Gugur
"Karena itu saya bilang pada Sri Mulyani jangan takut-takut orang tahun depan akan kiamat. Saya telepon jangan begitu, jangan kasih takut semua orang. Ini negeri luas tidak semuanya (krisis), kalau ada masalah, hadapi, kita jangan takut," ujarnya.
(uka)
Lihat Juga :
