Buruh Ungkap Ancaman Resesi Bisa Dimanfaatkan Pengusaha Hitam

JAKARTA - Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) akan menggelar unjuk rasa di kantor Menteri Ketenagakerjaan pada Jumat depan (4/11/2022). Dalam aksi itu, ada tiga tuntutan yang akan diusung.

Baca juga: Resesi Mengancam, Ini Saran Pentolan Buruh Agar Tak Ada PHK Massal

Pertama menuntut kenaikan upah minimum kota (UMK) 2023 sebesar 13%. Kedua, menolak PHK dengan dalih resesi, dan terakhir menolak omnibus law.

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki, tidak ada PHK terhadap 45 ribu pekerja garmen dan tekstil sebagaimana yang disebut kalangan pengusaha. Termasuk, tidak benar ada PHK di sektor otomotif.

"Itu bohong, karena 70% perusahaan otomotif adalah anggota FSPMI. Dan kami melihat tidak ada PHK. Kami meminta kepada menteri terkait jangan menakut-nakuti rakyat dan menjadi provokator tahun 2023 ekonomi gelap dan akan ada resesi global yang akan melanda Indonesia," tegas Said di Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Sebagai ILO Governing Body, Said mengatakan bahwa benar ada fakta di tahun 2023, dimulai di akhir tahun ini, ada tanda-tanda resesi melanda dunia. Secara teori resesi akan terjadi manakala ekonomi dalam dua quartal berturut-turut negatif. Sementara itu, untuk Indonesia pertumbuhan ekonominya positif sehingga bisa dikatakan tidak ada resesi.

"Eropa, Amerika, sebagian negara Asia dan Afrika ada yang negatif. Inggris mengalami lonjakan inflasi 10,1%. Jerman inflasinya meningkat, tetapi ekonomi Indonesia justru tumbuh," kata Said.

Ekonomi Indonesia di kuartal dua tumbuh 5,1% dan kuartal tiga tumbuh 5%. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor tiga dunia, setelah India dan Filipina.

"Jangan takut-takuti rakyat. Itu tugasmu," kata Said.

Dia mempertanyakan apa motif menteri mengatakan tahun depan Indonesia akan dilanda resesi. Sebab dampaknya sangat merugikan buruh karena "pengusaha hitam" memanfaatkan situasi ini untuk meminta tidak ada kenaikan upah dan melakukan PHK dengan memberi pesangon murah dan menggantinya dengan buruh outsourcing.

Indonesia adalah negara terkaya nomor 7 di dunia. Pertumbuhan ekonominya nomor 3 terbaik sedunia, ditambah dengan dua kuartal pertumbuhan ekonominya positif. Oleh karena itu, pihaknya meminta tidak ada PHK karena alasan resesi.

Selain itu, menurut dia, buruh juga meminta kenaikan upah 13%. Dasarnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. "Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Jadi harus menggunakan PP 78," kata Said.

Akibat kenaikan BBM, daya beli buruh turun 30%. Apalagi tiga sektor yang paling banyak dikonsumsi buruh harganya melonjak tinggi. Yaitu makanan minuman, transportasi, dan tempat tinggal.

"Apa dasar kenaikan upah 13%? Inflasi Januari-Desember diperkirakan sebesar 6,5%. Ditambah pertumbuhan ekonomi, prediksi Litbang Partai Buruh adalah 4,9%. Jika dijumlah, nilainya 11,4%. Kami tambahkan alfa untuk daya beli sebesar 1,6% sehingga kenaikan upah yang kami minta adalah 13%," tegasnya.

Selain dua tuntutan di atas, KSPI juga menolak omnibus law untuk dibahas sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Harpannya, presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law.

Baca juga: Kuat Ma'ruf Tak Minta Maaf, Bersumpah Tak Punya Niat Bunuh Brigadir J

Untuk menyuarakan itu, puluhan ribu buruh akan melakukan aksi di Kantor Menteri Ketenagakerjaan pada hari Jumat, 4 November 2022. Selain itu, secara serempak, aksi juga dilakukan di beberapa kota industri seperti Serang di Banten, Bandung di Jabar. Semarang di Jateng, Batam di Kepri, Medan di Sumut, dan di beberapa kota industri lain.