Task Force B20 Perdagangan dan Investasi: Integrasi UMKM ke dalam Rantai Pasok Global Dorong Inklusivitas

BALI - Ketahanan rantai pasok menjadi salah satu topik yang dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi B20 (KTT B20) Indonesia oleh Task Force B20 untuk Perdagangan dan Investasi pada 13-14 November 2022. Di tengah disrupsi global seperti pandemi, konflik, dan kenaikan harga bahan pokok, ketahanan rantai pasok sangat penting agar untuk memastikan berbagai elemen menjadi lebih adaptif dan dapat pulih dengan cepat.

Dalam setiap strategi pembangunan, penting untuk mengintegrasikan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke dalam rantai pasok global dalam mendorong ketahanan inklusif. Pasalnya, secara global, sektor UMKM berkontribusi sekitar 50% perekonomian. Di Indonesia, UMKM berkontribusi sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto dan memiliki kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja.

Bank Dunia memperkirakan bahwa 600 juta pekerjaan akan dibutuhkan pada tahun 2030 untuk menyerap tenaga kerja global yang terus bertambah.

Di bawah kepemimpinan Arif Rachmat, Task Force B20 untuk Perdagangan dan Investasi, bersama dengan Task Force lainnya, telah memberikan empat rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti sejalan dengan prioritas Presidensi G20 Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam B20 Inclusive Closed Loop Pledge.

"Yang pertama, Task Force merekomendasikan para pemimpin G20 untuk mempromosikan investasi dan perdagangan global yang terbuka, adil, inklusif, dan efisien pasca pandemi Covid-19. Ini demi memperkuat kerja sama global di bidang perdagangan dan investasi sehingga negara-negara bisa pulih lebih cepat dari dampak pandemi yang berkepanjangan," ungkap Arif Ketika membuka sesi bertajuk “Membangun Ketahanan Rantai Pasok Nasional dan Regional untuk Mencegah Disrupsi Perdagangan” di Bali, Minggu (13/11/2022).

Namun, demi mewujudkan hal tersebut, kepercayaan dan keyakinan harus pulih dalam sistem perdagangan global. Arif mengatakan bahwa perlu melanjutkan upaya reformasi sistem perdagangan multilateral atau WTO terutama terkait fungsi penyelesaian sengketa.

"Yang kedua, kami meminta para pemimpin G20 untuk memfasilitasi pertukaran fitur dan penggunaan strategis serta berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan data yang sesuai untuk deteksi krisis serta memitigasinya di masa depan," ungkap Arif.

Rekomendasi ketiga, Task Force mendorong para pemimpin G20 untuk memperkuat dukungan terhadap inklusivitas dalam rantai pasok global. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lebih tangguh dan kuat.

"Ini termasuk mendorong UMKM, terutama kaum perempuan, yang kurang memiliki akses ke pembiayaan dan teknologi. Kita perlu mengatasi masalah ini secara proaktif untuk meningkatkan inklusivitas UMKM dalam rantai pasokan global,” tambahnya.

Yang keempat, B20 merekomendasikan para pemimpin G20 untuk menjadikan perdagangan dan investasi sebagai penggerak yang memberi dampak bagi pembangunan hijau dan berkelanjutan.