Komisi IV Curiga Ada Kartel Impor Kedelai Terkait Bulog, Ini Jawaban Buwas

Kamis, 17 November 2022 - 14:56 WIB
loading...
Komisi IV Curiga Ada Kartel Impor Kedelai Terkait Bulog, Ini Jawaban Buwas
Ada dugaan praktik kartel dari impor kedelai. Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Komisi IV DPR RI mencurigai tindakan kartel dalam importasi kedelai yang dilakukan oleh Perum Bulog. Kecurigaan itu muncul saat Ketua Komisi IV DPR Sudin menanyakan ke Dirut Bulog Budi Waseso ( Buwas ) soal sumber penyediaan kedelai untuk pasokan di dalam negeri.

Baca juga: Harga Beras Naik, Komisi IV DPR ke Badan Pangan: Padahal Data Surplus 6 Juta Ton

Menurut satu importir kedelai memiliki kapasitas impor bisa mencapai 2 juta ton. Anehnya, Bulog tak langsung membeli dari importir pertama, tetapi melalui perantara.

"Jadi Bulog tidak beli (kedelai) secara langsung dengan importir tapi membeli melalui (perusahaan lokal) importir?" tanya Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bapanas dan Perum Bulog, dikutip Kamis (16/11/2022).

Pertanyaan tersebut sontak langsung dijawab oleh bos Bulog. Buwas menjelaskan Bulog tahun ini mendapatkan amanat dari pemerintah untuk penyediaan kedelai di dalam negeri dengan membeli kedelai dari tiga perusahaan importir di Indonesia, dan tidak mengimpor secara langsung.

"Iya dari 3 perusahaan," jawab Buwas singkat.

Tanpa pikir panjang, Sudin pun langsung membalas jawaban Buwas. "Itu kan kartel. Mengapa selama ini tidak dibongkar, pemerintah seolah tutup mata. Saya tahu salah satu importir sampai 2 juta ton impornya," seru Sudin.

Sudin berharap, Badan Pangan Nasional bisa mengambil alih dalam mengurus perdagangan kedelai, sebab lembaga itu sudah memiliki kekuasaan penuh untuk mengurus persoalan pangan nasional.

Baca juga: Qualcomm Luncurkan Snapdragon AR2 Gen 1 untuk Merevolusi Kacamata AR

"Harusnya Badan Pangan ambil alih semuanya. Jangan tanggung-tanggung. Badan Pangan kan sudah punya kekuasaan luar biasa. Kalau mau bongkar, yah bongkar sekalian termasuk gandum," kata Sudin.

(uka)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1426 seconds (10.101#12.26)