Apindo: Bukan Tugas Pengusaha Jaga Daya Beli Masyarakat
Selasa, 22 November 2022 - 13:42 WIB
loading...
Pemerintah diminta menjaga daya beli masyarakat agar dunia usaha bisa berjalan baik. Foto/EkoPurwanto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) meminta pemerintah menjaga daya beli masyarakat agar serapan terhadap produk perusahaan menjadi optimal. Pasalnya, saat ini permintaan barang dari pasar global atau ekspor mengalami hambatan sehingga banyak produk yang mengendap dan gagal dipasarkan.
Baca juga: Resesi Global Mengancam, Pengusaha Minta Pemerintah Pakai Aturan Ini untuk Hitungan Upah
"Dasarnya memang permintaan luar negeri menurun, kita tidak bisa paksakan. Ada temuan pabrik sepatu sudah selesai sepatunya tujuan ekspor, buyers suruh tahan digudang karena gudang dia juga penuh," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit dalam Market Review IDXChanel, Selasa (22/11/2022).
Menurutnya pemerintah perlu memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat dalam negeri ketika barang ekspor tidak terserap. Salah satunya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat sebagai jaring pengaman sosial.
Anton menilai dengan demikian, pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa terhindarkan oleh pengusaha ketika produk-produk yang dihasilkan bisa terserap oleh pasar lokal. Jadi tidak terjadi penumpukan barang di gudang.
"Pemerintah mau mempertahankan pekerja, harus ada tindakan nyata, misalnya meningkatkan daya beli," sambungnya.
Menurutnya bukan tugas pengusaha untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pembayaran upah yang dinaikan. Namun perlu adanya sebuah instrumen kebijakan fiskal dari pemerintah.
"Daya beli buruh turun, disuruh pengusaha yang tanggung, itu tidak adil, kenapa hanya buruh, bagaimana petani, nelayan dan informal worker bagaimana," kata Anton.
Baca juga: Tinjau Desa Cugenang Cianjur, Jokowi Didampingi KSAD Dudung hingga Ridwan Kamil
Anton mencontohkan, di Amerika pemerintah memberikan support dana USD600-700 termasuk kepada homeless. Begitu pula di Belanda yang memberikan subsidi 190 euro per bulan untuk menghadapi kenaikan harga energi.
Baca juga: Resesi Global Mengancam, Pengusaha Minta Pemerintah Pakai Aturan Ini untuk Hitungan Upah
"Dasarnya memang permintaan luar negeri menurun, kita tidak bisa paksakan. Ada temuan pabrik sepatu sudah selesai sepatunya tujuan ekspor, buyers suruh tahan digudang karena gudang dia juga penuh," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit dalam Market Review IDXChanel, Selasa (22/11/2022).
Menurutnya pemerintah perlu memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat dalam negeri ketika barang ekspor tidak terserap. Salah satunya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat sebagai jaring pengaman sosial.
Anton menilai dengan demikian, pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa terhindarkan oleh pengusaha ketika produk-produk yang dihasilkan bisa terserap oleh pasar lokal. Jadi tidak terjadi penumpukan barang di gudang.
"Pemerintah mau mempertahankan pekerja, harus ada tindakan nyata, misalnya meningkatkan daya beli," sambungnya.
Menurutnya bukan tugas pengusaha untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pembayaran upah yang dinaikan. Namun perlu adanya sebuah instrumen kebijakan fiskal dari pemerintah.
"Daya beli buruh turun, disuruh pengusaha yang tanggung, itu tidak adil, kenapa hanya buruh, bagaimana petani, nelayan dan informal worker bagaimana," kata Anton.
Baca juga: Tinjau Desa Cugenang Cianjur, Jokowi Didampingi KSAD Dudung hingga Ridwan Kamil
Anton mencontohkan, di Amerika pemerintah memberikan support dana USD600-700 termasuk kepada homeless. Begitu pula di Belanda yang memberikan subsidi 190 euro per bulan untuk menghadapi kenaikan harga energi.
(uka)
Lihat Juga :
