Apindo Usulkan Upah Lebih Kecil, Said Iqbal: Terlihat Siapa yang Selama Ini Mengeksploitasi Buruh
Rabu, 23 November 2022 - 14:09 WIB
loading...
Kalangan buruh tetap menginginkan kenaikan upah sebesar 10%. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, penetapan upah minimum provinsi ( UMP ) DKI Jakarta sangat penting. Pasalnya, UMP DKI memiliki pengaruh yang besar terhadap kabupaten/kota lainnya, khususnya di kota-kota industri.
Baca juga: Tuntut Upah Minimum 2023 Naik 12%, Pentolan Buruh Yakin Menaker Pakai Dasar Rasional
Makanya, buruh akan mengawal penetapan UMP DKI dengan sungguh-sungguh. Said menjelaskan, pada 22 November, Dewan Pengupahan Provinsi DKI telah memutuskan untuk merekomendasikan nilai UMP Tahun 2023 ke Pj Gubernur DKI.
“Di dalam dewan pengupahan ada tiga unsur. Unsur pemerintah, unsur serikat pekerja, dan unsur pengusaha," ujar Said di Jakarta, Rabu (23/11/2022).
Bahkan, dia menyebut baru kali ini terjadi, usulan pengusaha ada dua versi, yaitu versi Apindo dan Kadin. Versi Apindo menggunkan PP No. 36 Tahun 2021 yang sudah digantikan oleh Permenaker No. 18 Tahun 2022 dengan kenaikan 2,62% sebesar Rp4.763.293. Sementara itu, Kadin menggunakan Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dengan kenaikan 5,11% sebesar Rp4.879.053.
"Di sini terlihat, Kadin lebih memahami dunia usaha, yakni usaha akan berkembang kalau daya beli naik," kata Said.
Dia menilai bahwa dari sisi ini terlihat siapa yang selama ini mengeksploitasi upah buruh, karena menurut dia, Apindo menginginkan upah murah. Sementara itu, unsur serikat pekerja/serikat buruh mengusulkan besaran nilai DKI Jakarta Tahun 2023 dengan kenaikan 10,55% sebesar Rp5.131.569.
Sedangkan unsur pemerintah mengusulkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2023 berdasarkan formula yang diatur dalam Permenaker No. 18 dengan kenaikan 5,6% sebesar Rp4.901.798.
"Dari angka yang telah diambil keputusannya oleh Depeprov, maka sikap Partai Buruh dan organisasi serikat buruh adalah meminta Pejabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu 10,55% karena sangat realistis berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," kata Said.
Alasan lain untuk mengabulkan usulan serikat pekerja, karena berdasarkan data Litbang Partai Buruh inflasi Januari-Desember 2022 diprediksi 6-7%. Sedangkan perkiraan Menteri Keuangan adalah 6,5%, dengan pertumbuhan ekonomi diprakirakan 4%. Maka kenaikan 10,55% sebagaimana yang diusulkan unsur serikat pekerja, menurut dia, sangatlah wajar.
"Meski mengapresiasi usulan Kadin, namun menurut kami usulan itu masih di bawah inflasi. Sehingga buruh masih harus menanggung beban karena kenaikan BBM tidak tecermin di dalam kenaikan upah," tambahnya.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh akan melakukan aksi besar-besaran di berbagai provinsi, untuk mendesak gubernur menetapkan upah minimum sesuai usulan buruh. Aksi besar-besaran ini rencananya akan dilakukan sebelum tanggal 28 November.
Baca juga: Kaesang Pangarep 2 Kali Dibuat Kesal Lion Air Group, Begini Ceritanya
"Kami juga menolak dan mengecam sikap Apindo yang masih tetap menggunakan PP No 36. Kebijakan itu tidak mempertimbangkan inflasi yang tinggi, daya beli yang turun, termasuk tidak melihat prediksi IMF bahwa pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 3 terbesar di dunia," pungkasnya.
Baca juga: Tuntut Upah Minimum 2023 Naik 12%, Pentolan Buruh Yakin Menaker Pakai Dasar Rasional
Makanya, buruh akan mengawal penetapan UMP DKI dengan sungguh-sungguh. Said menjelaskan, pada 22 November, Dewan Pengupahan Provinsi DKI telah memutuskan untuk merekomendasikan nilai UMP Tahun 2023 ke Pj Gubernur DKI.
“Di dalam dewan pengupahan ada tiga unsur. Unsur pemerintah, unsur serikat pekerja, dan unsur pengusaha," ujar Said di Jakarta, Rabu (23/11/2022).
Bahkan, dia menyebut baru kali ini terjadi, usulan pengusaha ada dua versi, yaitu versi Apindo dan Kadin. Versi Apindo menggunkan PP No. 36 Tahun 2021 yang sudah digantikan oleh Permenaker No. 18 Tahun 2022 dengan kenaikan 2,62% sebesar Rp4.763.293. Sementara itu, Kadin menggunakan Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dengan kenaikan 5,11% sebesar Rp4.879.053.
"Di sini terlihat, Kadin lebih memahami dunia usaha, yakni usaha akan berkembang kalau daya beli naik," kata Said.
Dia menilai bahwa dari sisi ini terlihat siapa yang selama ini mengeksploitasi upah buruh, karena menurut dia, Apindo menginginkan upah murah. Sementara itu, unsur serikat pekerja/serikat buruh mengusulkan besaran nilai DKI Jakarta Tahun 2023 dengan kenaikan 10,55% sebesar Rp5.131.569.
Sedangkan unsur pemerintah mengusulkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2023 berdasarkan formula yang diatur dalam Permenaker No. 18 dengan kenaikan 5,6% sebesar Rp4.901.798.
"Dari angka yang telah diambil keputusannya oleh Depeprov, maka sikap Partai Buruh dan organisasi serikat buruh adalah meminta Pejabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu 10,55% karena sangat realistis berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," kata Said.
Alasan lain untuk mengabulkan usulan serikat pekerja, karena berdasarkan data Litbang Partai Buruh inflasi Januari-Desember 2022 diprediksi 6-7%. Sedangkan perkiraan Menteri Keuangan adalah 6,5%, dengan pertumbuhan ekonomi diprakirakan 4%. Maka kenaikan 10,55% sebagaimana yang diusulkan unsur serikat pekerja, menurut dia, sangatlah wajar.
"Meski mengapresiasi usulan Kadin, namun menurut kami usulan itu masih di bawah inflasi. Sehingga buruh masih harus menanggung beban karena kenaikan BBM tidak tecermin di dalam kenaikan upah," tambahnya.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh akan melakukan aksi besar-besaran di berbagai provinsi, untuk mendesak gubernur menetapkan upah minimum sesuai usulan buruh. Aksi besar-besaran ini rencananya akan dilakukan sebelum tanggal 28 November.
Baca juga: Kaesang Pangarep 2 Kali Dibuat Kesal Lion Air Group, Begini Ceritanya
"Kami juga menolak dan mengecam sikap Apindo yang masih tetap menggunakan PP No 36. Kebijakan itu tidak mempertimbangkan inflasi yang tinggi, daya beli yang turun, termasuk tidak melihat prediksi IMF bahwa pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 3 terbesar di dunia," pungkasnya.
(uka)
Lihat Juga :
