Usulan Hapus Aturan Multimodal Transport Dinilai Tidak Tepat
Kamis, 09 Juli 2020 - 07:25 WIB
loading...
A
A
A
“Karena itu, menurut saya sangat tidak tepat masukan atau usulan UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ khususnya Pasal 165 tentang pengaturan angkutan multimoda yang mengatakan perlu dihapus. Sebab, ini berkaitan dengan pelayanan Angkutan Multimoda, dengan konsep single document, satu dokumen multimoda dari point ke point (door to door) justru memberikan efisiensi, kemudahan, dan kepastian bagi pengguna jasa logistik,” tegas David.
Lanjut David menerangkan, keberadaan badan usaha angkutan multimoda sebagai integrator logistik nasional dan ASEAN, tidak mengancam keberadaan usaha angkutan lainnya. Justru ungkapnya, dapat mendorong peningkatan daya saing logistik nasional di kancah internasional, untuk keluar dari bayang-bayang badan usaha angkutan multimoda internasional
Terkait birokrasi yang dipermasalahkan, tentunya tidak berpengaruh terhadap usaha lainnya, seperti angkutan darat atau angkutan laut. Birokrasi tentunya disesuaikan dengan kompleksitas usaha logistik, yang tentunya membutuhkan kompetensi yang lebih kompleks pula.
IMTA justru hadir untuk mendorong peningkatakan kompetensi dan profesionalisme logistik nasional. Di Era ASEAN Free Trade Area (AFTA), menuju perdagangan dan jasa bebas global sebagaimana diatur dalam GATT dan GATS yang sudah diratifikasi pemerintah, daya saing perusahaan dan profesional menjadi kunci keberhasilan.
Untuk itu, IMTA mendorong pemerintah dan para wakil rakyat yang terhormat di DPR selaku regulator untuk tetap terus menggali, mengembangkan dengan melangkah secara konkrit untuk memajukan industri logistik nasional, untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan ASEAN, mengingat Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN. Jadi jika peraturan yang ada dianggap kurang, mari kita perbaiki bukan dimentahkan persetujuan dan kesepakatan yang ada dengan negara- lain khususnya ASEAN.
Lanjut David menerangkan, keberadaan badan usaha angkutan multimoda sebagai integrator logistik nasional dan ASEAN, tidak mengancam keberadaan usaha angkutan lainnya. Justru ungkapnya, dapat mendorong peningkatan daya saing logistik nasional di kancah internasional, untuk keluar dari bayang-bayang badan usaha angkutan multimoda internasional
Terkait birokrasi yang dipermasalahkan, tentunya tidak berpengaruh terhadap usaha lainnya, seperti angkutan darat atau angkutan laut. Birokrasi tentunya disesuaikan dengan kompleksitas usaha logistik, yang tentunya membutuhkan kompetensi yang lebih kompleks pula.
IMTA justru hadir untuk mendorong peningkatakan kompetensi dan profesionalisme logistik nasional. Di Era ASEAN Free Trade Area (AFTA), menuju perdagangan dan jasa bebas global sebagaimana diatur dalam GATT dan GATS yang sudah diratifikasi pemerintah, daya saing perusahaan dan profesional menjadi kunci keberhasilan.
Untuk itu, IMTA mendorong pemerintah dan para wakil rakyat yang terhormat di DPR selaku regulator untuk tetap terus menggali, mengembangkan dengan melangkah secara konkrit untuk memajukan industri logistik nasional, untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan ASEAN, mengingat Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN. Jadi jika peraturan yang ada dianggap kurang, mari kita perbaiki bukan dimentahkan persetujuan dan kesepakatan yang ada dengan negara- lain khususnya ASEAN.
(akr)
Lihat Juga :
