Menko Airlangga: Pembangunan Sektor Pariwisata Jadi Prioritas Kerja Sama BIMP-EAGA
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA ke-25 di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, baru-baru ini. FOTO/dok.Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Optimalisasi potensi BIMP-EAGA, terutama untuk memanfaatkan keunggulan komparatif atas kekayaan sumber daya alam (SDA), merupakan kunci penting untuk mempercepat capaian sesuai visi 2025. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto ketika memimpin Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA ke-25 Tahun 2022 Retreat yang digelar di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, baru-baru ini.
“Saya senang akhirnya kita bisa bertemu langsung untuk mendiskusikan hal-hal penting yang akan memajukan kerja sama BIMP-EAGA,” ucap Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (26/11/2022).
Terdapat dua agenda utama yang dibahas dalam Ministerial Retreat, yaitu percepatan kerja sama BIMP-EAGA termasuk penyusunan Visi Pasca 2025 dan penguatan Sekretariat BIMP-EAGA Facilitation Centre (FC).
Terkait hal ini, Airlangga menyampaikan tiga poin penting. Pertama, melipatgandakan upaya untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek konkret. Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan, antara lain adalah perumusan proyek secara konvergen dan bottom-up, kolaborasi proyek untuk menguatkan rantai pasok regional, serta upaya reskilling dan upskilling dari pelaku usaha.
Poin kedua adalah revitalisasi konektivitas melalui pembukaan kembali atau membuat rute baru untuk mendukung perdagangan dan pariwisata. “Pembangunan kembali sektor pariwisata menjadi prioritas, berkembang menjadi tangguh dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Kemudian, poin ketiga, yakni belajar dari G20 tentang percepatan transisi dan ketahanan energi di subkawasan, termasuk dalam mengembangkan model bisnis potensial untuk masa depan. Para menteri dari empat negara yang hadir menegaskan bahwa kerja sama subkawasan tetap menjadi kunci untuk memastikan pembangunan regional yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk itu, BIMP-EAGA harus dapat beradaptasi dan gesit di tengah munculnya megatren, seperti gangguan teknologi, perubahan iklim, maupun krisis multidimensi yang akan terjadi.
Belajar dari hasil Mid-Term Review (MTR) Vision 2025, BIMP-EAGA perlu menyusun Visi Pasca 2025 dengan elemen-elemen yang lebih komprehensif. Hal ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang akan terjadi. “Mengatasi tantangan ini akan membuka peluang bagi BIMP-EAGA untuk memaksimalkan kerja sama regional yang lebih luas, seperti RCEP dan IPEF, sebagai bagian dari agenda integrasi regional,” terang Airlangga.
Dia mengusulkan tiga elemen yang perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan Visi Pasca 2025 yang meliputi, peningkatan daya saing kolektif baru, pengembangan proyek berbasis aglomerasi yang bersifat subkawasan atau melibatkan semua wilayah, dan membangun subkawasan yang berkelanjutan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Sementara itu, terkait progres legalisasi BIMP-FC yang akan berfungsi sebagai Sekretariat Bersama, para Menteri menyatakan persetujuan untuk mempercepat pendirian sekretariat tersebut guna mengoptimalkan potensi BIMP-EAGA.
Para Menteri mencatat usulan Brunei Darussalam untuk mendirikan Sekretariat Bersama di Bandar Seri Begawan, serta berkomitmen mempercepat konsultasi internal agar dapat segera menyelesaikan permasalahan ini. “Jadi saya kira sudah saatnya kita memberikan kesempatan kepada Brunei Darussalam untuk menjadi tuan rumah BIMP-FC,” tutup Airlangga.
“Saya senang akhirnya kita bisa bertemu langsung untuk mendiskusikan hal-hal penting yang akan memajukan kerja sama BIMP-EAGA,” ucap Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (26/11/2022).
Terdapat dua agenda utama yang dibahas dalam Ministerial Retreat, yaitu percepatan kerja sama BIMP-EAGA termasuk penyusunan Visi Pasca 2025 dan penguatan Sekretariat BIMP-EAGA Facilitation Centre (FC).
Terkait hal ini, Airlangga menyampaikan tiga poin penting. Pertama, melipatgandakan upaya untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek konkret. Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan, antara lain adalah perumusan proyek secara konvergen dan bottom-up, kolaborasi proyek untuk menguatkan rantai pasok regional, serta upaya reskilling dan upskilling dari pelaku usaha.
Poin kedua adalah revitalisasi konektivitas melalui pembukaan kembali atau membuat rute baru untuk mendukung perdagangan dan pariwisata. “Pembangunan kembali sektor pariwisata menjadi prioritas, berkembang menjadi tangguh dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Kemudian, poin ketiga, yakni belajar dari G20 tentang percepatan transisi dan ketahanan energi di subkawasan, termasuk dalam mengembangkan model bisnis potensial untuk masa depan. Para menteri dari empat negara yang hadir menegaskan bahwa kerja sama subkawasan tetap menjadi kunci untuk memastikan pembangunan regional yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk itu, BIMP-EAGA harus dapat beradaptasi dan gesit di tengah munculnya megatren, seperti gangguan teknologi, perubahan iklim, maupun krisis multidimensi yang akan terjadi.
Belajar dari hasil Mid-Term Review (MTR) Vision 2025, BIMP-EAGA perlu menyusun Visi Pasca 2025 dengan elemen-elemen yang lebih komprehensif. Hal ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang akan terjadi. “Mengatasi tantangan ini akan membuka peluang bagi BIMP-EAGA untuk memaksimalkan kerja sama regional yang lebih luas, seperti RCEP dan IPEF, sebagai bagian dari agenda integrasi regional,” terang Airlangga.
Dia mengusulkan tiga elemen yang perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan Visi Pasca 2025 yang meliputi, peningkatan daya saing kolektif baru, pengembangan proyek berbasis aglomerasi yang bersifat subkawasan atau melibatkan semua wilayah, dan membangun subkawasan yang berkelanjutan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Sementara itu, terkait progres legalisasi BIMP-FC yang akan berfungsi sebagai Sekretariat Bersama, para Menteri menyatakan persetujuan untuk mempercepat pendirian sekretariat tersebut guna mengoptimalkan potensi BIMP-EAGA.
Para Menteri mencatat usulan Brunei Darussalam untuk mendirikan Sekretariat Bersama di Bandar Seri Begawan, serta berkomitmen mempercepat konsultasi internal agar dapat segera menyelesaikan permasalahan ini. “Jadi saya kira sudah saatnya kita memberikan kesempatan kepada Brunei Darussalam untuk menjadi tuan rumah BIMP-FC,” tutup Airlangga.
(nng)
Lihat Juga :
