Pakai Face Shield, Sri Mulyani Dengar Catatan DPR Soal Asumsi Makro
loading...
Menkeu Sri Mulyani bersama sejumlah perwakilan pemerintah saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2020). Foto/Rina Anggraeni
A
A
A
JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR hari ini menggelar rapat kerja (raker) dengan pemerintah dimana yang hadir antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani , Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, serta Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Dalam rapat ini, sejumlah perwakilan pemerintah mengenakan pelindung wajah alias face shield seperti Sri Mulyani dan Suharso Monoarfa.
Agenda rapat ini adalah mengenai Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-panja dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 DAN RKP Tahun 2021. Penyampaian Lapsem I dan Prognosis Smt II Pelaksanaan APBN 2021, serta Pembentukan Panja.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah membuka rapat ini pada pukul 10.50 WIB. "Rapat kita mulai dengan asumsi makro di RAPBN 2021 lalu pembentukan panja," kata Said Abdullah di Jakarta, Kamis (9/7/2020).
(Baca Juga: Disetujui DPR, Ini Asumsi-Asumsi dalam RAPBN 2021)
Dia merinci, untuk Asumsi Makro dan Target Pembangunan 2021, sejumlah fraksi memberikan catatan diantaranya dari PDIP yang berpendapat agar ada perubahan pada sejumlah asumsi makro, yakni untuk suku bunga SBN 10 tahun dalam kisaran 6,67%-7,29%. Lalu, untuk target pembangunan, tingkat pengangguran berkisar 7,7%-8,5%, angka kemiskinan berkisar 8,9%-9,2%, Gini Rasio berkisar 0,371-0,377, Indeks pembangunan manusia berkisar 72,95-73,4.
"Fraksi PDIP berkomitmen terhadap APBN. Bahwa APBN bukan untuk APBN itu sendiri melainkan untuk kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Lalu, Fraksi Golkar berpendapat Gini Rasio sebesar 0,375-0,377, sementara Fraksi Gerindra menerima asumsi pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,5%-5,5% dengan KEM PPKF 2021, dengan syarat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 harus positif.
Dalam rapat ini, sejumlah perwakilan pemerintah mengenakan pelindung wajah alias face shield seperti Sri Mulyani dan Suharso Monoarfa.
Agenda rapat ini adalah mengenai Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-panja dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 DAN RKP Tahun 2021. Penyampaian Lapsem I dan Prognosis Smt II Pelaksanaan APBN 2021, serta Pembentukan Panja.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah membuka rapat ini pada pukul 10.50 WIB. "Rapat kita mulai dengan asumsi makro di RAPBN 2021 lalu pembentukan panja," kata Said Abdullah di Jakarta, Kamis (9/7/2020).
(Baca Juga: Disetujui DPR, Ini Asumsi-Asumsi dalam RAPBN 2021)
Dia merinci, untuk Asumsi Makro dan Target Pembangunan 2021, sejumlah fraksi memberikan catatan diantaranya dari PDIP yang berpendapat agar ada perubahan pada sejumlah asumsi makro, yakni untuk suku bunga SBN 10 tahun dalam kisaran 6,67%-7,29%. Lalu, untuk target pembangunan, tingkat pengangguran berkisar 7,7%-8,5%, angka kemiskinan berkisar 8,9%-9,2%, Gini Rasio berkisar 0,371-0,377, Indeks pembangunan manusia berkisar 72,95-73,4.
"Fraksi PDIP berkomitmen terhadap APBN. Bahwa APBN bukan untuk APBN itu sendiri melainkan untuk kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Lalu, Fraksi Golkar berpendapat Gini Rasio sebesar 0,375-0,377, sementara Fraksi Gerindra menerima asumsi pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,5%-5,5% dengan KEM PPKF 2021, dengan syarat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 harus positif.
(fai)
Lihat Juga :
