Kalah Gugatan Soal Larangan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi Pastikan RI Naik Banding
Rabu, 30 November 2022 - 16:09 WIB
loading...
Presiden Jokowi tetap akan mengajukan banding terkait Indonesia yang kalah gugatan terkait larangan ekspor bijih nikel di WTO. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia telah menghentikan ekspor bijih nikel (nickel ore) yang membuahkan nilai ekspor nikel pada 2021 melonjak menjadi USD20,8 miliar atau lebih dari Rp300 triliun dari sebelumnya hanya USD1,1 miliar.
Namun, langkah Indonesia ini diprotes oleh Uni Eropa (UE) yang melayangkan gugatan melalui organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). "Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di WTO," kata Jokowi dalam akun twitter resminya, Rabu (30/11/2022).
Baca juga: Rebutan Investor, Jokowi: Saya Enggak Mau Dengar Lagi Ada yang Mempersulit!
Tak gentar hadapi gugatan, presiden Jokowi tetap akan mengajukan banding terkait Indonesia yang kalah gugatan di WTO. Jokowi menegaskan pemerintah akan melakukan banding atas putusan tersebut. "Meskipun Indonesia kalah, kita masih banding," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Kepala Negara juga menuturkan, gugatan ke WTO merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia. "Namun, Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju," tandas alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Namun, langkah Indonesia ini diprotes oleh Uni Eropa (UE) yang melayangkan gugatan melalui organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). "Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di WTO," kata Jokowi dalam akun twitter resminya, Rabu (30/11/2022).
Baca juga: Rebutan Investor, Jokowi: Saya Enggak Mau Dengar Lagi Ada yang Mempersulit!
Tak gentar hadapi gugatan, presiden Jokowi tetap akan mengajukan banding terkait Indonesia yang kalah gugatan di WTO. Jokowi menegaskan pemerintah akan melakukan banding atas putusan tersebut. "Meskipun Indonesia kalah, kita masih banding," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Kepala Negara juga menuturkan, gugatan ke WTO merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia. "Namun, Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju," tandas alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Lihat Juga :
