Mendorong Pengadaan Barang dan Jasa Rp1.600 T, Erick Thohir: Belum Pernah dalam Sejarah
Kamis, 01 Desember 2022 - 14:27 WIB
loading...
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, belum pernah dalam sejarah republik Indonesia, pemerintah mendorong pengadaan (barang) untuk pusat dan daerah yang nilainya mencapai Rp1.600 triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, belum pernah dalam sejarah republik Indonesia, pemerintah mendorong pengadaan (barang) untuk pusat dan daerah yang nilainya mencapai Rp1.600 triliun. Menurutnya angka tersebut sangat fantastis dan belum pernah ada sebelumnya.
"Belum pernah dalam sejarah republik ini pemerintah mendorong pengadaan (barang) untuk pusat dan daerah yang nilainya Rp1.600 triliun, itu harus dipastikan terjadi," ungkap Erick dalam sambutannya saat gelaran Pemberian NIB untuk UMKM di Lampung, Kamis (1/12/2022).
Baca Juga: Puji Erick Thohir, Zulhas Sebut Menteri BUMN Terbaik Sepanjang Karir Politik Saya
Dia memastikan, pengadaan barang dan jasa dalam negeri menjadi prioritas utama pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan serapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Cukup di situ, tidak, pemerintah sekarang dorong bagaimana pengadaan pemerintah pusat, pemerintah daerah itu harus apa? Produk-produk yang punya hasil dalam neger i," katanya.
Pemerintah, lanjut Erick Thohir, berkomitmen mendorong keberlanjutan usaha UMKM. Lantaran, pertumbuhan makro ekonomi dalam negeri juga disumbangkan dari 65,4 juta pelaku usaha mikro.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri
Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah mengutamakan industri atau perusahaan besar dan menomorduakan pelaku UMKM. Erick memastikan UMKM menjadi perhatian utama otoritas.
"Kita menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia, pondasi dari ekonomi Indonesia adalah 65,4 juta UMKM kita. Dan merupakan 97 persen pembukaan lapangan kerja kita, itu fakta. Jadi tidak mungkin pemerintah menomorduakan UMKM atau ultra mikro," ucapnya.
Erick Thohir merasa geram ketika orang terjebak pada persepsi bahwa pemerintah hanya mengutamakan kepentingan investasi perusahaan raksasa, tanpa melihat kepentingan UMKM. Dia pun menolak pandangan tersebut.
"Kita kadang-kadang terjebak persepsi seakan pemerintah hanya mendorong yang namanya pengusaha besar dan kadang-kadang dipersepsikan oligarki, pemerintah saya rasa bukan pemerintah yang tidak punya empati atau perasaan," tutur dia.
"Belum pernah dalam sejarah republik ini pemerintah mendorong pengadaan (barang) untuk pusat dan daerah yang nilainya Rp1.600 triliun, itu harus dipastikan terjadi," ungkap Erick dalam sambutannya saat gelaran Pemberian NIB untuk UMKM di Lampung, Kamis (1/12/2022).
Baca Juga: Puji Erick Thohir, Zulhas Sebut Menteri BUMN Terbaik Sepanjang Karir Politik Saya
Dia memastikan, pengadaan barang dan jasa dalam negeri menjadi prioritas utama pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan serapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Cukup di situ, tidak, pemerintah sekarang dorong bagaimana pengadaan pemerintah pusat, pemerintah daerah itu harus apa? Produk-produk yang punya hasil dalam neger i," katanya.
Pemerintah, lanjut Erick Thohir, berkomitmen mendorong keberlanjutan usaha UMKM. Lantaran, pertumbuhan makro ekonomi dalam negeri juga disumbangkan dari 65,4 juta pelaku usaha mikro.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri
Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah mengutamakan industri atau perusahaan besar dan menomorduakan pelaku UMKM. Erick memastikan UMKM menjadi perhatian utama otoritas.
"Kita menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia, pondasi dari ekonomi Indonesia adalah 65,4 juta UMKM kita. Dan merupakan 97 persen pembukaan lapangan kerja kita, itu fakta. Jadi tidak mungkin pemerintah menomorduakan UMKM atau ultra mikro," ucapnya.
Erick Thohir merasa geram ketika orang terjebak pada persepsi bahwa pemerintah hanya mengutamakan kepentingan investasi perusahaan raksasa, tanpa melihat kepentingan UMKM. Dia pun menolak pandangan tersebut.
"Kita kadang-kadang terjebak persepsi seakan pemerintah hanya mendorong yang namanya pengusaha besar dan kadang-kadang dipersepsikan oligarki, pemerintah saya rasa bukan pemerintah yang tidak punya empati atau perasaan," tutur dia.
(akr)
Lihat Juga :
